Jakarta: Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejauh ini dinilai berdampak tidak signifikan terhadap penurunan laju covid-19. Dewan Pakar Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra menyebut adanya pergeseran zona dari zona urban ke zona rural.
PPKM darurat yang diperpanjang dengan PPKM level 4 menurut Hermawan tidak memperlambat kenaikan kasus secara drastis. Data harian Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 menunjukkan angka kumulatif yang masih cukup tinggi.
Kasus aktif di Indonesia saat ini lebih dari 576 ribu kasus, dengan suspek lebih dari 260 ribu serta positivity rate harian sekitar lebih dari 20 persen. Data ini dikatakan Hermawan selalu stabil sejak PPKM diterapkan pada awal Juli.
“Kita bicara dari angka angka ini, hingga saat ini belum ada laju penurunan signifikan yang menjadi prasyarat akan kelonggaran yang disampaikan oleh pemerintah hingga tanggal 25,” ujar Hermawan dalam dalam tayangan Headline News di Metro TV, Minggu, 25 Juli 2021.
Dia mengakui penerapan PPKM memang berdampak terhadap lambatnya penambahan kasus covid-19 di Jakarta. Namun, kasus di daerah malah meningkat beberapa hari terakhir.
“PPKM ini memang hanya menggeser zona yang dari zona urban ke zona rural. Peningkatan kemungkinan terjadi signifikan di daerah daerah,” kata Hermawan
Jakarta sebagai zona urban yang didominasi kegiatan perkantoran, perbelanjaan. dan sentra perdagangan mengalami penurunan mobilitas 30-40 persen karena penerapan PPKM. Sedangkan wilayah seperti Tangerang, Bogor, Depok, dan Bekasi yang masyarakatnya bekerja di Jakarta mengalami kenaikan kasus covid-19.
Kesembuhan bukanlah patokan untuk melihat laju kendali kasus covid-19. Indonesia memiliki angka positif covid-19 serta angka kematian yang tinggi dalam lima hari berturut turut.
“Kalau kita ingin melihat laju kendali kasus itu bukan pada kesembuhannya, tetapi dengan menekan angka morbility dan mortality yang juga sangat besar di Indonesia,” jelas Hermawan.
Pemerintah pun harus menjamin sektor sektor yang sensitif dan prioritas yang terdampak ekonominya. Masyarakat dari sektor informal seperti pedagang usaha kecil menengah harus dipenuhi hak untuk mendapatkan insentif.
“Upaya ini sebenarnya lebih kemampuan pemerintah untuk mengkonsolidasi sampai ke level teknis untuk memberikan bantuan,” ucap Hermawan. (Widya Finola Ifani Putri)
Jakarta: Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejauh ini dinilai berdampak tidak signifikan terhadap penurunan laju covid-19. Dewan Pakar Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra menyebut adanya pergeseran zona dari zona urban ke zona rural.
PPKM darurat yang diperpanjang dengan PPKM level 4 menurut Hermawan tidak memperlambat kenaikan kasus secara drastis. Data harian Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 menunjukkan angka kumulatif yang masih cukup tinggi.
Kasus aktif di Indonesia saat ini lebih dari 576 ribu kasus, dengan suspek lebih dari 260 ribu serta positivity rate harian sekitar lebih dari 20 persen. Data ini dikatakan Hermawan selalu stabil sejak PPKM diterapkan pada awal Juli.
“Kita bicara dari angka angka ini, hingga saat ini belum ada laju penurunan signifikan yang menjadi prasyarat akan kelonggaran yang disampaikan oleh pemerintah hingga tanggal 25,” ujar Hermawan dalam dalam tayangan
Headline News di
Metro TV, Minggu, 25 Juli 2021.
Dia mengakui penerapan PPKM memang berdampak terhadap lambatnya penambahan kasus covid-19 di Jakarta. Namun, kasus di daerah malah meningkat beberapa hari terakhir.
“PPKM ini memang hanya menggeser zona yang dari zona urban ke zona rural. Peningkatan kemungkinan terjadi signifikan di daerah daerah,” kata Hermawan
Jakarta sebagai zona urban yang didominasi kegiatan perkantoran, perbelanjaan. dan sentra perdagangan mengalami penurunan mobilitas 30-40 persen karena penerapan PPKM. Sedangkan wilayah seperti Tangerang, Bogor, Depok, dan Bekasi yang masyarakatnya bekerja di Jakarta mengalami kenaikan kasus covid-19.
Kesembuhan bukanlah patokan untuk melihat laju kendali kasus covid-19. Indonesia memiliki angka positif covid-19 serta angka kematian yang tinggi dalam lima hari berturut turut.
“Kalau kita ingin melihat laju kendali kasus itu bukan pada kesembuhannya, tetapi dengan menekan angka morbility dan mortality yang juga sangat besar di Indonesia,” jelas Hermawan.
Pemerintah pun harus menjamin sektor sektor yang sensitif dan prioritas yang terdampak ekonominya. Masyarakat dari sektor informal seperti pedagang usaha kecil menengah harus dipenuhi hak untuk mendapatkan insentif.
“Upaya ini sebenarnya lebih kemampuan pemerintah untuk mengkonsolidasi sampai ke level teknis untuk memberikan bantuan,” ucap Hermawan.
(Widya Finola Ifani Putri) Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SUR)
