Jakarta: Pembangunan berkelanjutan disebut membutuhkan gotong royong seluruh pihak terkait. Termasuk, dalam berinovasi dan berkreasi memberi pendanaan di luar anggaran negara atau APBN.
"Mengingat terbatasnya fasilitas pendanaan APBN, APBD, dan fasilitas pendanaan publik lainnya, yang tidak lebih dari 34 persen setiap tahunnya," ujar peneliti senior Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Joko Tri Haryanto dalam keterangan yang dikutip Selasa, 14 Maret 2023.
Hal tersebut diungkap Tri Haryanto dalam Jurisdiction Collective Action Forum ke-16. Menurut dia, implementasi kebijakan publik perlu memperhatikan elemen regulasi, model bisnis, komitmen, tata kelola, dan kelembagaan.
Salah satu upaya pembangunan berkelanjutan yang dinilai berhasil yakni di Kabupaten Siak, Sigi, dan Kubu Raya sepanjang 2022. Kepala Bappeda Kabupaten Siak Wan Muhammad Yunus menyatakan pembangunan berkelanjutan sangat dibutuhkan di daerahnya.
Menurut dia, 57 persen lahan yang merupakan gambut membutuhkan penanganan di lingkup lingkungan. Sebab, Pemerintah Kabupaten Siak lantas menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2022.
"Yang didukung Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 yang menjadi basis pembangunan berkelanjutan," ujar dia.
Meski demikian, dia menegaskan pemerintah daerah Siak tak dapat sendirian mengeksekusi pembangunan berkelanjutan. Karena, beberapa kewenangan tak di daerah dan kapasitas fiskal terbatas.
"Sehingga perlu gotong royong untuk memobilisasi pendanaan yang berkelanjutan untuk mencapai Siak hijau," ujar dia.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kubu Raya, Maria Agustina, mengatakan gotong royong sangat penting mendorong pembangunan berbasis ramah lingkungan. Butuh kerjasama seluruh pihak mengelola lahan yang mayoritas gambut.
"Prioritas Pemerintah Kabupaten Kubu Raya adalah penguatan kesatuan pengelolaan hutan, kemitraan dengan pihak swasta dan pembangunan rendah emisi yang inklusif," kata dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Jakarta: Pembangunan
berkelanjutan disebut membutuhkan gotong royong seluruh pihak terkait. Termasuk, dalam berinovasi dan berkreasi memberi pendanaan di luar anggaran negara atau APBN.
"Mengingat terbatasnya fasilitas pendanaan
APBN, APBD, dan fasilitas pendanaan publik lainnya, yang tidak lebih dari 34 persen setiap tahunnya," ujar peneliti senior Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Joko Tri Haryanto dalam keterangan yang dikutip Selasa, 14 Maret 2023.
Hal tersebut diungkap Tri Haryanto dalam Jurisdiction Collective Action Forum ke-16. Menurut dia, implementasi kebijakan publik perlu memperhatikan elemen regulasi, model bisnis, komitmen, tata kelola, dan kelembagaan.
Salah satu upaya pembangunan berkelanjutan yang dinilai berhasil yakni di Kabupaten Siak, Sigi, dan Kubu Raya sepanjang 2022. Kepala Bappeda Kabupaten Siak Wan Muhammad Yunus menyatakan pembangunan berkelanjutan sangat dibutuhkan di daerahnya.
Menurut dia, 57 persen lahan yang merupakan gambut membutuhkan penanganan di lingkup lingkungan. Sebab, Pemerintah Kabupaten Siak lantas menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2022.
"Yang didukung Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 yang menjadi basis pembangunan berkelanjutan," ujar dia.
Meski demikian, dia menegaskan
pemerintah daerah Siak tak dapat sendirian mengeksekusi pembangunan berkelanjutan. Karena, beberapa kewenangan tak di daerah dan kapasitas fiskal terbatas.
"Sehingga perlu gotong royong untuk memobilisasi pendanaan yang berkelanjutan untuk mencapai Siak hijau," ujar dia.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kubu Raya, Maria Agustina, mengatakan gotong royong sangat penting mendorong pembangunan berbasis ramah lingkungan. Butuh kerjasama seluruh pihak mengelola lahan yang mayoritas gambut.
"Prioritas Pemerintah Kabupaten Kubu Raya adalah penguatan kesatuan pengelolaan hutan, kemitraan dengan pihak swasta dan pembangunan rendah emisi yang inklusif," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
