Bekasi: Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menekankan pentingnya pengamanan sistem pemerintah berbasis elektronik. Computer Security Incident Response Team (CSIRT) mesti diperkuat agar mampu melakukan penyelidikan komprehensif dan melindungi sistem atas insiden siber.
Hal itu diungkapkan Kepala BSSN Hinsa Siburian saat kegiatan Penguatan dan Pembinaan CSIRT Sektor Pemerintahan bertajuk 'Penguatan Sinergisitas Keamanan Siber dan Sandi Untuk Wujudkan Keamanan Pemerintahan Berbasis Elektronik' yang digelar 6-9 Juni 2023.
"Peran CSIRT sebagai pelaksana penanggulangan dan pemulihan terhadap insiden siber, mampu meminimalisasi gangguan terhadap sistem elektronik, serta mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang aman dan andal," kata Hinsa.
CSIRT merupakan salah satu major project nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Target pada tahun 2024, terbentuk sebanyak 131 CSIRT.
CSIRT bertugas melakukan monitoring, menerima, meninjau dan menanggapi laporan dan aktivitas insiden siber. Tim ini dibentuk dengan tujuan melakukan penyelidikan komprehensif dan melindungi sistem atas insiden siber yang terjadi pada sebuah organisasi.
CSIRT dibentuk untuk meningkatkan kapabilitas Organisasi Sektor Pemerintahan dalam pengamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).
BSSN berupaya meningkatkan, memperat, dan menguatkan sinergitas keamanan siber dan sandi pemerintahan di Indonesia dalam mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang aman dan andal.
"Pentingnya peran CSIRT dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik tersebut, menunjukkan perlu dan pentingnya penguatan serta peningkatan kapabilitas sumber daya manusia (SDM) CSIRT serta pengelolaan CSIRT yang baik dan optimal," kata Hinsa.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas mengatakan, untuk memastikan digitalisasi administrasi pemerintahan 5.0, perlu membangun kepercayaan digital dan memperkuat keamanan siber (Cyber Security)
Azwar menyebut tantangan terbesar saat ini adalah penguatan kelembagaan keamanan siber.
"Keterbatasan dasar hukum untuk keamanan siber dan kurangnya tenaga profesional serta kerja sama di dalam negeri maupun dengan dunia internasional, sehingga menjadi penting bagi pemerintah untuk melakukan penguatan cyber security dan mempersiapkan orang-orang yang dibutuhkan di dunia yang semakin digital," kata Azwar.
Bekasi: Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menekankan pentingnya pengamanan sistem pemerintah berbasis elektronik. Computer Security Incident Response Team (CSIRT) mesti diperkuat agar mampu melakukan penyelidikan komprehensif dan melindungi sistem atas insiden siber.
Hal itu diungkapkan Kepala BSSN Hinsa Siburian saat kegiatan Penguatan dan Pembinaan CSIRT Sektor Pemerintahan bertajuk 'Penguatan Sinergisitas Keamanan Siber dan Sandi Untuk Wujudkan Keamanan Pemerintahan Berbasis Elektronik' yang digelar 6-9 Juni 2023.
"Peran CSIRT sebagai pelaksana penanggulangan dan pemulihan terhadap insiden siber, mampu meminimalisasi gangguan terhadap sistem elektronik, serta mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang aman dan andal," kata Hinsa.
CSIRT merupakan salah satu major project nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Target pada tahun 2024, terbentuk sebanyak 131 CSIRT.
CSIRT bertugas melakukan monitoring, menerima, meninjau dan menanggapi laporan dan aktivitas insiden siber. Tim ini dibentuk dengan tujuan melakukan penyelidikan komprehensif dan melindungi sistem atas insiden siber yang terjadi pada sebuah organisasi.
CSIRT dibentuk untuk meningkatkan kapabilitas Organisasi Sektor Pemerintahan dalam pengamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).
BSSN berupaya meningkatkan, memperat, dan menguatkan sinergitas keamanan siber dan sandi pemerintahan di Indonesia dalam mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang aman dan andal.
"Pentingnya peran CSIRT dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik tersebut, menunjukkan perlu dan pentingnya penguatan serta peningkatan kapabilitas sumber daya manusia (SDM) CSIRT serta pengelolaan CSIRT yang baik dan optimal," kata Hinsa.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas mengatakan, untuk memastikan digitalisasi administrasi pemerintahan 5.0, perlu membangun kepercayaan digital dan memperkuat keamanan siber (Cyber Security)
Azwar menyebut tantangan terbesar saat ini adalah penguatan kelembagaan keamanan siber.
"Keterbatasan dasar hukum untuk keamanan siber dan kurangnya tenaga profesional serta kerja sama di dalam negeri maupun dengan dunia internasional, sehingga menjadi penting bagi pemerintah untuk melakukan penguatan cyber security dan mempersiapkan orang-orang yang dibutuhkan di dunia yang semakin digital," kata Azwar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
