Jakarta: Pemerintah akan segera menyalurkan bantuan pangan beras selama tiga bulan pada keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan, bantuan tersebut akan diberikan mulai September, Oktober, hingga November 2023.
"Perlu saya sampaikan mulai awal September ini akan didistribusikan secepatnya bantuan pangan beras 1 keluarga penerima manfaat dapat 10 kilogram (kg) beras," ujar Presiden saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2023 dan Pemberian Tim Pengendalian Inflasi Daerah Award di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 31 Agustus 2023.
Presiden menyebut jumlah keluarga penerima manfaat bantuan pangan beras sebanyak 21,3 juta. Ia meminta para kepala daerah dan pihak terkait untuk memerhatikan distribusi bantuan tersebut.
Presiden meminta agar harga beras tidak terlampau naik sehingga inflasi terkendali. Selain itu, para kepala daerah menurutnya juga bisa menggunakan anggaran daerah untuk pengendalian harga di pasar.
"Kalau harga masih naik, saya minta Badan Umum Logistik (Bulog), bapak ibu gubernur, bupati, wali kota, juga bisa menggunakan anggarannya untuk mengintervensi pasar," ujar Presiden.
Jokowi menyebut harga beras saat ini masih relatif tinggi. Ia berpesan agar jangan sampai itu membuat inflasi naik. Sebab, nantinya akan memberatkan masyarakat. Presiden menyebut, inflasi Indonesia per Juli 2023 sebesar 3,08 persen.
Namun, berdasarkan pengecekan di pasar, Jokowi mengungkapkan harga beras sedang mengalami kenaikan. Selain itu, negara pengekspor beras seperti India juga tengah berhati-hati mengamankan stok dalam negerinya.
"Ya bagaimana harga besar enggak naik mereka semua ekspor sehingga perlu saya ingatkan urusan beras diliat terus. Ini kebutuhan pokok kita. dicek betul. Ada kenaikan mungkin 5-6 persen tapi tetap harus diwaspadai," tegas Jokowi.
Jokowi juga telah mengecek stok beras di Bulog. Saat ini stok beras yang ada di gudang Bulog masih 1,6 juta ton ditambah impor sebesar 400 ribu ton. Stok itu menurutnya bisa dipergunakan untuk mengendalikan harga beras di pasaran.
Jakarta: Pemerintah akan segera menyalurkan
bantuan pangan beras selama tiga bulan pada keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan, bantuan tersebut akan diberikan mulai September, Oktober, hingga November 2023.
"Perlu saya sampaikan mulai awal September ini akan didistribusikan secepatnya bantuan pangan beras 1 keluarga penerima manfaat dapat 10 kilogram (kg) beras," ujar Presiden saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2023 dan Pemberian Tim Pengendalian Inflasi Daerah Award di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 31 Agustus 2023.
Presiden menyebut jumlah keluarga penerima manfaat bantuan pangan beras sebanyak 21,3 juta. Ia meminta para kepala daerah dan pihak terkait untuk memerhatikan distribusi bantuan tersebut.
Presiden meminta agar harga beras tidak terlampau naik sehingga inflasi terkendali. Selain itu, para kepala daerah menurutnya juga bisa menggunakan anggaran daerah untuk pengendalian harga di pasar.
"Kalau harga masih naik, saya minta Badan Umum Logistik (Bulog), bapak ibu gubernur, bupati, wali kota, juga bisa menggunakan anggarannya untuk mengintervensi pasar," ujar Presiden.
Jokowi menyebut harga beras saat ini masih relatif tinggi. Ia berpesan agar jangan sampai itu membuat inflasi naik. Sebab, nantinya akan memberatkan masyarakat. Presiden menyebut, inflasi Indonesia per Juli 2023 sebesar 3,08 persen.
Namun, berdasarkan pengecekan di pasar, Jokowi mengungkapkan harga beras sedang mengalami kenaikan. Selain itu, negara pengekspor beras seperti India juga tengah berhati-hati mengamankan stok dalam negerinya.
"Ya bagaimana harga besar enggak naik mereka semua ekspor sehingga perlu saya ingatkan urusan beras diliat terus. Ini kebutuhan pokok kita. dicek betul. Ada kenaikan mungkin 5-6 persen tapi tetap harus diwaspadai," tegas Jokowi.
Jokowi juga telah mengecek stok beras di Bulog. Saat ini stok beras yang ada di gudang Bulog masih 1,6 juta ton ditambah impor sebesar 400 ribu ton. Stok itu menurutnya bisa dipergunakan untuk mengendalikan harga beras di pasaran.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(END)
