Jakarta: Aparatur Sipil Negara (ASN) berstatus lajang menjadi prioritas utama dipindahkan ke ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Kebijakan ini ditetapkan setelah rapat terbatas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas bersama dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dilansir dari Metro Siang di Metro TV, rencananya 11.900 ASN dari 36 kementerian/lembaga akan pindah pada 2024. Namun, diputuskan hanya 3.246 orang dipindah setelah penelitian dan melihat kesiapan infrastruktur.
Skema pemindahan ASN berstatus lajang ini mempertimbangkan kesiapan hunian dan perkantoran di IKN Nusantara. Namun, Azwar Anas memastikan ASN yang dipindahkan akan mendapatkan tunjangan pionir.
Jumlah tunjangan yang diberikan masih difinalisasi bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sementara itu, Kementerian PAN-RB juga menyiapkan skema kedua melalui CPNS dan rekrutmen khusus dilakukan untuk penetapan kerja di IKN.
Skema ketiga untuk memenuhi kebutuhan di IKN Nusantara ialah mutasi pegawai dari pemerintah daerah yang berada disekitar IKN yang akan dilakukan secara terbuka dan kompetitif. Status pegawai yang lulus dalam seleksi akan menjadi Pegawai Otoritas Ibu Kota Nusantara. (Ridini Batmaro)
Jakarta: Aparatur Sipil Negara (ASN) berstatus lajang menjadi prioritas utama dipindahkan ke ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Kebijakan ini ditetapkan setelah rapat terbatas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas bersama dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dilansir dari Metro Siang di
Metro TV, rencananya 11.900 ASN dari 36 kementerian/lembaga akan pindah pada 2024. Namun, diputuskan hanya 3.246 orang dipindah setelah penelitian dan melihat kesiapan infrastruktur.
Skema pemindahan ASN berstatus lajang ini mempertimbangkan kesiapan hunian dan perkantoran di IKN Nusantara. Namun, Azwar Anas memastikan ASN yang dipindahkan akan mendapatkan tunjangan pionir.
Jumlah tunjangan yang diberikan masih difinalisasi bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sementara itu, Kementerian PAN-RB juga menyiapkan skema kedua melalui CPNS dan rekrutmen khusus dilakukan untuk penetapan kerja di IKN.
Skema ketiga untuk memenuhi kebutuhan di IKN Nusantara ialah mutasi pegawai dari pemerintah daerah yang berada disekitar IKN yang akan dilakukan secara terbuka dan kompetitif. Status pegawai yang lulus dalam seleksi akan menjadi Pegawai Otoritas Ibu Kota Nusantara.
(Ridini Batmaro) Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SUR)
