Kriteria Bela Paksa yang Bebas Pidana
Ilustrasi. Medcom.id/Mohammad Rizal.
Jakarta: Tindakan MIB, korban begal yang melumpuhkan pelaku hingga tewas termasuk dalam kategori bela paksa. Pasal 49 Ayat 1 KUHP mengatur bahwa perbuatan pembelaan darurat (noodweer) pada dasarnya tidak dapat dipidana kendati menewaskan atau melukai pelaku.

"Dalam kategori bela paksa, dia membela dalam keadaan darurat. Sesuai Pasal 49 dikatakan seseorang tidak bisa dipidana karena perbuatan pembelaan paksa," ujar Pakar Hukum Pidana Jamin Ginting, dalam Metro Pagi Primetime, Kamis, 31 Mei 2018.

Jamin mengatakan pada prinsipnya ada beberapa kriteria yang bisa dikatakan sebagai pembelaan paksa. Pertama adalah adanya tekanan dari luar yang mengancam jiwa dan sifatnya melawan hukum.


Kedua, pembelaan dilakukan seketika saat terjadi ancaman. "Jadi tidak boleh pulang dulu ambil benda lalu balik lagi. Tapi langsung, seketika," katanya.

Ketiga adalah asas proporsional. Artinya ketika seseorang melakukan ancaman dengan senjata tajam sementara korban tak membawa apa pun, korban bisa melakukan perlawanan dengan tangan kosong atau dengan merebut senjata lawan untuk membela diri. 

"Kalau unsur ini terpenuhi; ada perlawanan secara melawan hukum, seketika, dan secara proporsional maka orang yang membela diri tadi tidak bisa dikatakan telah melakukan sebuah perbuatan pidana," ungkap dia.

Jamin menambahkan kendati pun ada tindakan menyerang, melukai, atau terpaksa membunuh untuk membela diri, perbuatan pidana tersebut bisa dianulir.

Faktor terpaksa karena membela diri dalam keadaan darurat dapat dijadikan sebagai alasan pembenar dan pemaaf untuk menghapuskan pidana.

"Alasan pembenar ini sebenarnya dalam konteks pemidanaan bisa diputuskan di pengadilan. Tapi kalau konstruksi kasusnya nyata bukan suatu perbuatan pidana tidak perlu ke pengadilan, (kasus) bisa langsung diberhentikan seketika," jelas dia.





(MEL)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id