BKKBN Hadiri Konferensi Internasional Kependudukan di New York

medcom.id, Jakarta: Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Surya Chandra Surapaty memimpin delegasi Indonesia ke Sidang Ke-49 Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan (Commission on Population and Development/CPD). Sidang itu diselenggarakan di New York mulai 11-15 April 2016. Sidang tahun ini mengangkat tema Strengthening the demographic evidence base for Post-2015 Development Agenda dan diketuai Dr. Mwaba Patricia Kasese-Bota dari Zambia. Surya mengatakan, konferensi kependudukan ini merupakan komisi fungsional yang dibentuk Economic and Social Council (ECOSOC). Yaitu organisasi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengurusi masalah ekonomi dan sosial. Tugas utamanya menindaklanjuti program aksi yang diamanatkan International Conference on Population and Development (ICPD). "CPD juga berfungsi melakukan pengawasan, peninjauan dan evaluasi implementasi program dalam lingkup nasional, regional maupun internasional serta memberi masukan kepada ECOSOC," ujar Surya dalam keterangannya, Minggu (10/4/2016). Komisi ini kata dia, terdiri dari 47 negara anggota, dipilih oleh Dewan Ekonomi dan Sosial untuk jangka waktu empat tahun atas dasar distribusi geografis. Perwakilan harus memiliki latar belakang yang relevan dalam populasi dan pembangunan. Anggota CPD dari kelompok Asia Pasifik tahun ini adalah Bangladesh, RRT, Iran, Irak, Jepang, Malaysia, Mongolia, Oman, Pakistan dan Filipina. Saat ini Indonesia sebagai observer karena sebelumnya pernah menjadi anggota pada periode 2001-2013. Sementara delegasi dari Indonesia selain dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) juga dari Kementerian Luar Negeri RI dan Sekretariat Kabinet RI. Sejumlah agenda akan dibahas dalam sidang kali ini. Antara lain meliputi; pertama, laporan terkait upaya memperkuat demographic evidence base untuk agenda pembangunan paska 2015. Program monitoring kependudukan dan laporan mengenai arus sumber pendanaan untuk membantu implementasi lebih jauh Program Aksi Konferensi International tentang Kependudukan dan Pembangunan. Serta tindak lanjut Program Aksi dari Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan. Kedua, setiap negara anggota akan menyampaikan pengalaman dan memberikan masukan terkait upaya nasional dalam rangka mencapai tujuan yang tertera pada PoA ICPD guna memperkuat demographic evidence base dalam agenda pembangunan paska-2015. Ketiga, mengenai kontribusi dari tema ECOSOC dalam rangka Mengimplementasikan agenda pembangunan paska-2015: Bergerak dari komitmen ke hasil. "Indonesia sangat mendukung penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi (ICT) untuk mempercepat pengelolaan data. Sehingga mampu meningkatkan akurasi dan ketepatan waktu. Kondisi nasional, kapasitas, dan prioritas pembangunan harus diperhitungkan dan tercermin dalam indikator," ujar Surya. "Dalam hal akses data, semua harus menghormati kedaulatan nasional, keamanan, dan saling menguntungkan. Untuk pengumpulan data, Indonesia akan menekankan pada kebutuhan informed consent mempertimbangkan isu-isu sensitif, etika dan nilai-nilai, usia, dan prosedur medis," tambah dia. Pihaknya juga akan menyampaikan pengalaman Indonesia dalam penggunaan basis data demografi pada perencanaan pembangunan nasional secara makro melalui penggunaan data sensus dan juga data survei rumah tangga. Pada level mikro dalam pembangunan di setiap sektor menggunakan hasil statistik yang rutin dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS). "Terkait dengan Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia telah menyelaraskannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019," kata dia. Terkait dengan implementasi dari SDGs, kata dia, harus mengedepankan rasa memiliki dari level akar rumput. Penting juga adanya keterlibatan dan kemitraan dari seluruh stakeholders termasuk pemerintah daerah. Selain itu, pemerintah pusat harus konsisten memainkan peran penting dalam memfasilitasi, kooordinasi dan pemberdayaan pemerintah daerah untuk mengimplementasikan SDGs. "Indonesia mendorong memperkuat institusi nasional untuk mengumpulkan data bagi Post-2015 Development Agenda. Juga mendorong PBB memberikan dukungan meningkatkan kapasitas tiap negara anggota CPD, dengan negara lain tidak terbatas pada kerjasama selatan-selatan," tegas dia. Menurut dia, tujuan, target dan indikator SDGs harus jelas, terukur dan dapat dicapai karena setiap negara memiliki kekhususan masing-masing (no one fits all approach). Indonesia mengakui, belum ada indikator SDGs yang sudah disetujui. Karena itu pihaknya sangat mendukung PBB segera menyelesaikan indikator SDGs.