Kepala Staf Kodam Jaya Brigjen TNI Saleh Mustafa di Makodam Jaya, Cililitan, Jakarta Timur memberikan keterangan. Foto: Medcom.id/Cindy
Kepala Staf Kodam Jaya Brigjen TNI Saleh Mustafa di Makodam Jaya, Cililitan, Jakarta Timur memberikan keterangan. Foto: Medcom.id/Cindy

Relokasi KPAD Pos Pengumben Terkait Sengketa Lahan

Nasional sengketa lahan
Cindy • 22 November 2019 15:49
Jakarta: Komando Daerah Militer Jaya (Kodam Jaya) membeberkan alasan merelokasi anggotanya yang tinggal di Kompleks Perumahan Angkatan Darat (KPAD) Pos Pengumben, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Relokasi buntut dari kepemilikan lahan yang bukan milik TNI.
 
Hal itu berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) bernomor 406.K/Pdt/2019 tertanggal 31 Januari 2019. Dalam putusan itu disebutkan bahwa aset tanah KPAD di Pos Pengumben adalah milik PT Biro Isa Contractors.
 
"Tanah yang di Pos Pengumben ini bukan di atas KPAD. Secara hukum itu dibebaskan oleh pihak ketiga (PT Biro Isa Contractors)," ucap Kepala Staf Kodam Jaya Brigjen TNI Saleh Mustafa di Makodam Jaya, Cililitan, Jakarta Timur, Jumat, 22 November 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kodam Jaya harus mengembalikan aset tanah yang ditempatinya sesuai ketetapan hukum. Kodam Jaya pun telah menyiapkan tempat tinggal pengganti untuk anggotanya.
 
Asisten Logistik (Aslog) Kodam Jaya Kolonel Czi Bimo Soekrisno mengatakan sebanyak 279 Anggota TNI aktif dan para purnawirawan yang menempati tanah tersebut akan dipindahkan ke KPAD Cijantung 4, Jakarta Timur. Hingga kini ada 65 warga yang sudah dipindahkan.
 
"Total warga yang kami data, 65 (warga) baik anggota TNI aktif maupun pensiun sudah kita alihkan ke sana (KPAD Cijantung 4) dari total 279 warga," ucap Bimo.
 
Sengketa lahan KPAD Pos Pengumben terjadi sejak tahun 1970. Di tahun itu, PT Pertamina ingin memperluas area kantor di Pejambon, Jakarta Pusat, dengan menggunakan lahan milik Kodam Jaya. Kodam Jaya kala itu dijanjikan lahan baru di Pos Pengumben.
 
PT Pertamina meminta pihak ketiga PT Biro Isa Contractor untuk membeli dan membebaskan lahan di Pos Pengumben itu. Pada 1977, PT Pertamina mengalami pailit dan membatalkan secara sepihak perjanjian pembebasan lahan tersebut.
 
"PT Pertamina membatalkan karena kondisi keuangan. Padahal PT Biro Isa Contractor sudah membeli lahan pengganti bagi warga yang harus pindah dari Pejambon ke Pos Pengumben," terang Bimo.
 
Para anggota TNI yang sebelumnya menempati Pejambon kala itu sudah dipindahkan ke Pos Pengumben. Pada 2010, Kodam Jaya melakukan pengamanan aset tanah ke Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) karena masalah sengketa lahan.
 
Pada Januari 2019, sengketa lahan akhirnya dimenangkan oleh PT Biro Isa Contractor sesuai putusan kasasi MA.
 

(NUR)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif