Ilustrasi. Medcom.id/Mohammad Rizal.
Ilustrasi. Medcom.id/Mohammad Rizal.

Daerah Tak Boleh Cetak Blangko KTP-el

Nasional pelayanan e-ktp e-ktp
M Sholahadhin Azhar • 04 November 2019 09:17
Jakarta: Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh mewanti-wanti daerah agar tak mencetak blangko KTP-el sendiri. Daerah harus menunggu kiriman blangko dari pusat.
 
"Pencetakan blangko KTP-el tetap dilakukan oleh pusat untuk menjaga standar mutu, spesifikasi dan keamanan," kata Zudan kepada Medcom.id, Senin, 4 November 2019.
 
Menurut dia, pelarangan bagi daerah untuk mencetak blangko telah diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2013. Regulasi itu mewajibkan pembuatan bahan dasar KTP-el memakai APBN.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Zudan paham, daerah ingin membuat blangko KTP-el karena banyaknya permintaan untuk mencetak kartu penduduk. Namun memang saat ini pasokan keping blangko belum bisa dipenuhi. Sehingga daerah diminta bersabar.
 
"Anggaran pusat yang sangat terbatas menjadi kendala utama," ujar Zudan.
 
Dia bilang, saat ini jumlah penduduk yang berhak menerima KTP-el sekitar 193,3 juta orang. Jumlah itu merupakan penduduk dengan usia 17 tahun atau lebih. Sementara yang sudah merekam data yakni 191 juta orang atau 98,8 persen.
 
"Kurang 2,3 juta atau 1,2 persen yang belum rekam. Saat ini ada sekitar tiga juta sampai dengan empat juta yang sedang proses cetak, karena ada yang baru membuat, hilang, rusak, dan berubah elemen datanya," kata Zudan.
 
Menurut dia, saat ini jumlah blangko tak cukup untuk memenuhi kebutuhan itu. Sebab blangko telah habis, dan pengajuan tambahan anggaran untuk membeli blangko ditolak Kementerian Keuangan.
 
Zudan menyebut pihaknya telah memotong anggaran Dukcapil untuk membeli blangko. Uang untuk pendidikan, pelatihan, membeli/menyewa server, dipangkas. Termasuk biaya pembenahan ruangan, digeser semua untuk membeli blangko.
 
"Geser pos, karena minta ke Menkeu enggak diberi. Jadi kami server tertunda, beli storage tertunda, yang harusnya beli lima beli dua, yang penting masih hidup," kata Zudan.
 
Dari otak-atik kebutuhan ini, pihaknya mendapat sekitar Rp20 miliar untuk mendapatkan kurang lebih dua juta blangko. Namun jumlah itu masih kurang, sebab perkiraan Zudan Dukcapil butuh empat juta keping blangko.
 
"Sisanya pakai surat keterangan, sesuai UU kan suket punya kekuatan yang sah dengan KTP-el, nanti ketika ada blangko baru cetak," kata Zudan.
 
Baru nanti di 2020, Zudan menerima 16 juta keping blangko untuk mencetak KTP-el. Pihaknya telah mengadakan lelang dan menyepakati percetakan blangko melalui e-Catalog.
 
Menteri Keuangan Sri Mulyani segera memeriksa pengajuan tambahan anggaran untuk empat juta blangko KTP elektronik (KTP-el) yang ditolak Kementerian Keuangan. Hal ini menyusul krisis blangko KTP-el di Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).
 
"Saya belum update. Saya lihat dulu," kata Ani sapaannya kepada Medcom.id di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 29 Oktober 2019.
 

(ADN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif