Jakarta: Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menyebut publik masih belum teliti dalam memahami Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Mereka masih buta soal hak dan kewajiban.
"Dua dimensi masih lemah, itu masih lemah di bagian undang-undang," kata Koordinator Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN Arief Safari di kantor Kementerian Perdagangan, Jalan Ridwan Rais, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 2 Juli 2019.
Menurut dia, biasanya hal tersebut terjadi dalam jual beli daring melalui aplikasi yang sudah umum terjadi saat ini. Biasanya, masyarakat menyetujui syarat dan ketentuan yang diberikan pemilik aplikasi tanpa membaca terlebih dahulu.
Hal ini, kata Arief, jelas merugikan karena sama dengan memberikan data pribadi secara cuma-cuma. Selain itu, masyarakat kerap cuek dengan pengaduan. Publik cenderung malas mengadukan hal apa pun usai membeli.
"Kalau ada apa apa pelanggan itu enggak mau komplain," ujar Arief.
Arief mengatakan biasanya hal itu terjadi ketika adanya iklan yang berlebihan dan tidak sesuai dengan barang yang dijual. Seharusnya, masalah ini bisa dilaporkan.
Untuk itu, BPKN mempunyai strategi untuk meminimalisasi kebiasaan itu. BPKN mengadakan lomba yang mengincar kaum milenial yang sedang menggandrungi belanja via gawai.
Baca: BI: Optimisme Konsumen di April Menguat
Kaum milenial menjadi 'senjata' paling ampuh untuk memberitahu masyarakat untuk lebih jeli lagi dalam bertransaksi. Kawula muda juga dinilai bisa mengakses semua media sosial sehingga bisa memperluas jangkauan sosialisasi.
"Kaum milenial saat ini bisa dijadikan promotor untuk konsumen lainnya. Dia bisa men-share informasi yang bisa diketahui konsumen lainnya," tutur Arief.
Jakarta: Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menyebut publik masih belum teliti dalam memahami Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Mereka masih buta soal hak dan kewajiban.
"Dua dimensi masih lemah, itu masih lemah di bagian undang-undang," kata Koordinator Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN Arief Safari di kantor Kementerian Perdagangan, Jalan Ridwan Rais, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 2 Juli 2019.
Menurut dia, biasanya hal tersebut terjadi dalam jual beli daring melalui aplikasi yang sudah umum terjadi saat ini. Biasanya, masyarakat menyetujui syarat dan ketentuan yang diberikan pemilik aplikasi tanpa membaca terlebih dahulu.
Hal ini, kata Arief, jelas merugikan karena sama dengan memberikan data pribadi secara cuma-cuma. Selain itu, masyarakat kerap cuek dengan pengaduan. Publik cenderung malas mengadukan hal apa pun usai membeli.
"Kalau ada apa apa pelanggan itu enggak mau komplain," ujar Arief.
Arief mengatakan biasanya hal itu terjadi ketika adanya iklan yang berlebihan dan tidak sesuai dengan barang yang dijual. Seharusnya, masalah ini bisa dilaporkan.
Untuk itu, BPKN mempunyai strategi untuk meminimalisasi kebiasaan itu. BPKN mengadakan lomba yang mengincar kaum milenial yang sedang menggandrungi belanja via gawai.
Baca: BI: Optimisme Konsumen di April Menguat
Kaum milenial menjadi 'senjata' paling ampuh untuk memberitahu masyarakat untuk lebih jeli lagi dalam bertransaksi. Kawula muda juga dinilai bisa mengakses semua media sosial sehingga bisa memperluas jangkauan sosialisasi.
"Kaum milenial saat ini bisa dijadikan promotor untuk konsumen lainnya. Dia bisa men-
share informasi yang bisa diketahui konsumen lainnya," tutur Arief.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(OGI)
