Jakarta: Kebakaran yang melanda Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara menghanguskan ratusan rumah warga. Pakar Tata Kota Nirwono Joga menyebut, warga yang terlalu dekat dengan Depo Plumpang ini menjadi zona berbahaya yang tak boleh dihuni lagi.
Menurut Nirwono pemerintah harus melakukan penataan ulang kawasan Plumpang. Perlu ada konsolidasi lahan, terutama pengecekan kepemilikan lahan bagi warga yang memiliki sertifikat kepemilikan lahan.
"Sehingga kita akan tahu, mana yang perlu diganti untung dan mana yang secara teknis itu milik negara," kata Nirwono dalam tayangan Metro TV, Senin, 6 Maret 2023.
Diketahui, Depo Pertamina Plumpang berada di permukiman padat penduduk yang hanya berjarak 10 meter. Permukiman warga yang masuk buffer zone atau zona penyangga Depo Pertamina Plumpang ini membuat relokasi menjadi pilihan yang harus dilakukan agar peristiwa serupa tidak terulang kembali.
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah objek relokasi, apakah Depo Plumpang yang dipindah atau permukiman warga. Menurut Nirwono, pilihan utama dalam relokasi adalah mempertahankan Depo Pertamina Plumpang.
"Kalau Depo Plumpang harus dipindah, tentu perlu pertimbangan lebih matang soal biaya, waktu dan kesediaan BBM sendiri," ujar Nirwono.
Nirwono mengatakan, luas Depo Pertamina Plumpang yang ada saat ini adalah 48,35 hektare. Padahal, tanah milik Pertamina tercatat seluas 151 hektare. Artinya ada kurang lebih 100 hektare lahan di Depo Plumpang yang perlu ditata ulang.
Sementara mengenai relokasi, Nirwono menyebut warga sekitar dapat menempati rusun terdekat untuk sementara. Pilihan rusun terdekat adalah Wisma Atlet Kemayoran atau Rusun Pasar Rumput.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Jakarta:
Kebakaran yang melanda
Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara menghanguskan ratusan
rumah warga. Pakar Tata Kota Nirwono Joga menyebut, warga yang terlalu dekat dengan Depo Plumpang ini menjadi zona berbahaya yang tak boleh dihuni lagi.
Menurut Nirwono pemerintah harus melakukan penataan ulang kawasan Plumpang. Perlu ada konsolidasi lahan, terutama pengecekan kepemilikan lahan bagi warga yang memiliki sertifikat kepemilikan lahan.
"Sehingga kita akan tahu, mana yang perlu diganti untung dan mana yang secara teknis itu milik negara," kata Nirwono dalam tayangan Metro TV, Senin, 6 Maret 2023.
Diketahui, Depo Pertamina Plumpang berada di permukiman padat penduduk yang hanya berjarak 10 meter. Permukiman warga yang masuk buffer zone atau zona penyangga Depo Pertamina Plumpang ini membuat relokasi menjadi pilihan yang harus dilakukan agar peristiwa serupa tidak terulang kembali.
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah objek relokasi, apakah Depo Plumpang yang dipindah atau permukiman warga. Menurut Nirwono, pilihan utama dalam relokasi adalah mempertahankan Depo Pertamina Plumpang.
"Kalau Depo Plumpang harus dipindah, tentu perlu pertimbangan lebih matang soal biaya, waktu dan kesediaan BBM sendiri," ujar Nirwono.
Nirwono mengatakan, luas Depo Pertamina Plumpang yang ada saat ini adalah 48,35 hektare. Padahal, tanah milik Pertamina tercatat seluas 151 hektare. Artinya ada kurang lebih 100 hektare lahan di Depo Plumpang yang perlu ditata ulang.
Sementara mengenai relokasi, Nirwono menyebut warga sekitar dapat menempati rusun terdekat untuk sementara. Pilihan rusun terdekat adalah Wisma Atlet Kemayoran atau Rusun Pasar Rumput.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
