Jakarta: Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengemukakan kebijakan menyikapi endemi covid-19 di Indonesia diatur lebih lanjut lewat Keputusan Presiden (Keppres). Ia mengatakan keputusan pemerintah mengakhiri status pandemi covid-19 ditandai dengan dicabutnya Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.
"Kami menyambut baik keputusan Presiden mencabut status pandemi covid-19 di Indonesia, dan berikutnya melihat aturan-aturan lain yang terkait dan perlu disesuaikan, termasuk Keppres terkait hal itu. Saat ini keputusan lanjutan yang mengatur tentang situasi endemi di Indonesia masih dalam proses pembahasan bersama pemangku kepentingan terkait bersama Presiden Joko Widodo," kata Nadia yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu sore, 21 Juni 2023.
Menurut dia, salah satu dampak dari berakhirnya status kedaruratan kesehatan di Indonesia adalah pelimpahan kendali covid-19 kepada masing-masing individu. Termasuk skema pembiayaan perawatan pasien covid-19, protokol kesehatan, hingga vaksinasi yang tidak lagi menjadi tanggungan pemerintah.
Nadia mengatakan skema pembiayaan perawatan pasien covid-19 bagi masyarakat tidak mampu masih dalam proses transisi ke kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
"Saat pandemi, rumah sakit klaim langsung ke Kemenkes, tetapi nanti lewat BPJS Kesehatan. Diverifikasi datanya, jika benar, baru pemerintah bayar melalui mekanisme klaim BPJS, tetapi sumber uangnya bukan BPJS," jelas dia.
Terkait protokol kesehatan, kata Nadia, diserahkan kepada masing-masing pemangku kepentingan terkait. Baik di sektor transportasi, layanan pendidikan, maupun pengelola kawasan umum.
Ia mengatakan program vaksinasi covid-19 dipastikan tetap berlanjut pada masa endemi lewat integrasi ke dalam program rutin pemerintah sebagai upaya mitigasi jangka panjang.
"Sampai sore ini masih dibahas. Belum ada perubahan aturan sampai nanti keluar aturan baru," kata Nadia.
Presiden Joko Widodo dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, hari ini resmi mencabut status pandemi covid-19 dan Indonesia mulai memasuki masa endemi covid-19. Keputusan itu diambil pemerintah dengan mempertimbangkan angka kasus konfirmasi harian covid-19 yang mendekati nihil.
"Setelah tiga tahun lebih kita berjuang bersama menghadapi pandemi covid-19, sejak hari ini, Rabu, 21 Juni 2023, pemerintah memutuskan mencabut status pandemi dan kita mulai memasuki masa endemi," kata Presiden Joko Widodo.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Jakarta: Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengemukakan kebijakan menyikapi endemi
covid-19 di Indonesia diatur lebih lanjut lewat Keputusan Presiden (
Keppres). Ia mengatakan keputusan pemerintah mengakhiri status pandemi covid-19 ditandai dengan dicabutnya Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.
"Kami menyambut baik keputusan Presiden mencabut status pandemi covid-19 di Indonesia, dan berikutnya melihat aturan-aturan lain yang terkait dan perlu disesuaikan, termasuk Keppres terkait hal itu. Saat ini keputusan lanjutan yang mengatur tentang situasi endemi di Indonesia masih dalam proses pembahasan bersama pemangku kepentingan terkait bersama Presiden Joko Widodo," kata Nadia yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu sore, 21 Juni 2023.
Menurut dia, salah satu dampak dari berakhirnya status kedaruratan kesehatan di Indonesia adalah pelimpahan kendali covid-19 kepada masing-masing individu. Termasuk skema pembiayaan perawatan pasien covid-19, protokol kesehatan, hingga vaksinasi yang tidak lagi menjadi tanggungan pemerintah.
Nadia mengatakan skema pembiayaan perawatan pasien covid-19 bagi masyarakat tidak mampu masih dalam proses transisi ke kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
"Saat pandemi, rumah sakit klaim langsung ke Kemenkes, tetapi nanti lewat BPJS Kesehatan. Diverifikasi datanya, jika benar, baru pemerintah bayar melalui mekanisme klaim BPJS, tetapi sumber uangnya bukan BPJS," jelas dia.
Terkait protokol kesehatan, kata Nadia, diserahkan kepada masing-masing pemangku kepentingan terkait. Baik di sektor transportasi, layanan pendidikan, maupun pengelola kawasan umum.
Ia mengatakan program vaksinasi covid-19 dipastikan tetap berlanjut pada masa endemi lewat integrasi ke dalam program rutin pemerintah sebagai upaya mitigasi jangka panjang.
"Sampai sore ini masih dibahas. Belum ada perubahan aturan sampai nanti keluar aturan baru," kata Nadia.
Presiden Joko Widodo dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, hari ini resmi mencabut status pandemi covid-19 dan Indonesia mulai memasuki masa endemi covid-19. Keputusan itu diambil pemerintah dengan mempertimbangkan angka kasus konfirmasi harian covid-19 yang mendekati nihil.
"Setelah tiga tahun lebih kita berjuang bersama menghadapi pandemi covid-19, sejak hari ini, Rabu, 21 Juni 2023, pemerintah memutuskan mencabut status pandemi dan kita mulai memasuki masa endemi," kata Presiden Joko Widodo.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)