Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung. Foto: MI
Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung. Foto: MI

Legislator Minta Kaji Ulang Industri Dekat Lingkungan Pendidikan

Nasional pendidikan pencemaran lingkungan
Aries Wijaksena • 26 Februari 2020 23:16
Jakarta: Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung meminta cucu perusahaan BUMN, PT Solusi Bangun Indonesia, mengkaji ulang pembangunan lokasi khusus pembuatan beton readymix (batching plant) di Jalan Mabes Hankam, Jakarta Timur. Selain ditolak sejumlah kalangan, lokasi tersebut juga dinilai mengganggu aktivitas pendidikan yang ada di sekitarnya.
 
Martin mengatakan pendirian industri merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, kebijakan tata kota serta rencana tata ruang dan wilayah juga harus dipertimbangkan. Salah satunya adalah dampak lingkungan.
 
"Industri juga harus melihat aspek lingkungan agar tidak berdampak buruk bagi aktivitas warga sekitar," kata Martin mengutip Media Indonesia, Rabu, 26 Februari 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Berdasarkan pertimbangan tersebut, politisi Partai NasDem ini meminta PT Solusi Bangun Indonesia mengkaji ulang pembangunan lokasi tersebut.
 
"Seharusnya ada pengkajian terlebih dahulu. Lihat lokasi apakah berdekatan dengan areal pendidikan atau kesehatan. Kita harap ini menjadi perhatan serius agar perusahan BUMN kita tidak berdampak buruk bagi negara sendiri," ujarnya.
 
Martin berencana menyampaikan langsung permasalahan ini kepada Semen Indonesia Group selaku holding companydari PT Solusi Bangun Indonesia agar menjadi perhatian serius. "Kita ingin BUMN kita tidak menjadi masalah bagi masyarakat," ujarnya.
 
Baca: Jauhkan Kawasan Pendidikan dari Polusi
 
Sebelumnya, Yayasan Nizamia Andalusia mengeluhkan keberadaan pabrik pembuatan beton readymix (batching plant) yang hanya 20 meter dari lingkungan sekolah. Keberatan itu disampaikan melalui surat permohonan yang ditujukan kepada Pemprov DKI Jakarta dan Kodam Jaya selaku pemilik lahan lokasi pembangunan.
 
Keberatan ini juga didukung wali murid yang diketuai Della Sabrina Irfan. Pasalnya, PT Solusi Bangun Indonesia sebagai pemilik pabrik tidak dapat memberikan jaminan atas hal-hal krusial seperti penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan, penurunan kualitas air tanah, dan potensi limbah padat serta B3 atas ceceran oli maupun cairan kimia yang menurunkan kualitas tanah.
 
"Sekolah itu telah beroperasi sejak 2014. Pembangunan yang dilakukan di sekitarnya seharusnya memperhatikan aspek lingkungan sekolah yang keseluruhan peserta didiknya merupakan anak-anak," kata salah satu wali murid, Ahmad Sahroni.
 
(UWA)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif