NEWSTICKER
Ilustrasi: Medcom.id
Ilustrasi: Medcom.id

Komnas HAM Restui Pemberian Sanksi Pelanggar Social Distancing

Nasional Virus Korona
Anggi Tondi Martaon • 22 Maret 2020 07:47
Jakarta: Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) merestui pembatasan kegiatan masyarakat untuk mengurangi penyebaran virus korona (covid-19). Pemerintah diminta tegas agar wabah covid-19 segera ditanggulangi.
 
“Memberikan sanksi kepada siapa pun di wilayah hukum Republik Indonesia yang tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang sudah dikeluarkan pemerintah, baik tingkat pusat maupun pemerintah daerah," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dalam keterangan tertulis, Minggu, 22 Maret 2020.
 
Ada beberapa imbauan yang disampaikan pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus korona. Salah satu imbauan yakni menjaga jarak atau social distancing. Anjuran ini juga berlaku untuk kegiatan ibadah.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Taufan menyebutkan langkah yang diambil pemerintah tidak melanggar HAM. Pemerintah diberikan kewenangan membatasi kemerdekaan berkumpul dan beribadah dalam jumlah besar demi kepentingan keselamatan masyarakat lebih luas.
 
Komnas HAM bahkan mengusulkan pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait penanganan korona. Dengan begitu, masyarakat mau tak mau mematuhi aturan yang dibuat pemerintah.
 
Di sisi lain, Komnas HAM meminta pemerintah memastikan hak pekerja-pekerja di seluruh Indonesia terkait seruan bekerja dari rumah atau work from home (WFH). Jaminan dibutuhkan agar hak pekerja tidak berkurang akibat kebijakan tersebut.
 
Komnas HAM Restui Pemberian Sanksi Pelanggar <i>Social Distancing</i>
Grafis Medcom.id
 
Baca: Pemprov DKI Akan Desinfeksi Sejumlah Jalan Besar
 
Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnann Jenderal (Letjen) Doni Monardo menyambut positif masukan dari Komnas HAM. Kepatuhan warga sangat dibutuhkan untuk mengatasi wabah korona.
 
“Seperti usulan dari Ketua Komnas HAM, sejauh mana efektivitas penegakan hukum mengenai peraturan yang dikeluarkan negara dipatuhi oleh warga negara” jelas Doni.

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif