Kapal rusak yang karam akibat tsunami di Kampung Nelayan Teluk, Labuan, Pandeglang, Banten. (Foto: ANTARA/Akbar Nugroho Gumay)
Kapal rusak yang karam akibat tsunami di Kampung Nelayan Teluk, Labuan, Pandeglang, Banten. (Foto: ANTARA/Akbar Nugroho Gumay)

Jangan Skeptis tentang Risiko Bencana

Nasional Mitigasi Bencana Tsunami di Selat Sunda
27 Desember 2018 11:17
Jakarta: Pakar Tsunami Abdul Muhari menyebut pemerintah kerap kali tak memercayai probabilitas kebencanaan yang bisa terjadi di Indonesia. Berdalih agar tak membuat kepanikan, pemerintah sering abai dengan kajian-kajian potensi kebencanaan yang telah dilakukan oleh ahli.

Muhari mengatakan rentetan peristiwa kebencanaan yang terjadi di bumi Khatulistiwa tak membuat Pemerintah Indonesia meningkatkan sistem peringatan dini bencana. Sikap skeptis yang kerap ditunjukkan pemerintah membuat mitigasi bencana tidak dilakukan secara optimal. 

"Yang diperlukan sekarang hanya mengubah pola pikir. Jangan skeptis tentang risiko bencana. Jangan takut bahwa kajian itu berdampak terhadap investasi, justru dengan mempersiapkan mitigasi kita bisa menjamin investasi apa pun aman dilakukan sekali pun di tempat rawan tsunami," ujarnya dalam Metro Pagi Primetime, Kamis, 27 Desember 2018.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?



Menurut Muhari Indonesia tidak kekurangan regulasi terkait mitigasi bencana. Selain UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah juga punya Perpres Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai. Indonesia, lanjut dia, juga bisa belajar dari Jepang tentang mitigasi bencana. Bagaimana memberikan edukasi dan peningkatan kapasitas penyadaran masyarakat terhadap bencana termasuk menyiapkan infrastruktur penunjang evakuasi. 

"Di Jepang mereka mulai membagi tempat-tempat evakuasi menjadi grup kecil sehingga waktu yang dibutuhkan ketika kondisi darurat mencapai lokasi evakuasi itu tidak lama," kata dia.

Muhari menilai suksesnya pendidikan mitigasi bencana bergantung pada konsistensi. Program peningkatan kapasitas penyadaran masyarakat terhadap potensi bencana tidak bisa hanya dilakukan secara responsif. Artinya, program berkelanjutan tetap harus dilakukan tidak hanya 1-2 tahun setelah bencana terjadi.

"Kunci sebenarnya ketika kita memberikan edukasi pada masyarakat harus ada konsistensi. Kalau di Jepang hampir tiga tahun sekali ada latihan evakuasi sampai tingkat kecamatan," jelasnya.

Pengalaman tsunami Jepang pada 2011 silam, kata dia, banyak terjadi kemacetan di persimpangan jalan ketika semua orang menggunaan kendaraan untuk mengevakuasi diri. Alih-alih bisa evakuasi banyak dari mereka yang terjebak di lokasi tersebut.

Berkaca dari peristiwa itu, Muhari mengatakan upaya lain agar masyarakat terevakuasi secara optimal adalah dengan memanfaatkan perempatan jalan itu sendiri sebagai tempat evakuasi. Di Jepang, tambah dia, terdapat banyak jembatan penyeberangan di empat sisi perempatan. Lokasi ini dapat dijadikan tempat evakuasi sementara ketika tsunami terjadi.

"Intinya bagaimana empat jembatan penyeberangan yang terpisah di area perempatan jalan ini bisa kita satukan di atasnya membentuk area evakuasi sementara," pungkasnya.




(MEL)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi