Jakarta: Sertifikat vaksinasi milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) bocor di media sosial. Sertifikat yang dapat diunduh pada aplikasi PeduliLindungi itu mencangkup Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir, waktu vaksinasi, dan jenis vaksin yang digunakan.
Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Airf Fakhrulloh mengatakan peristiwa itu bukan kebocoran data. Pihaknya menduga ada pihak-pihak yang menggunakan data pribadi Jokowi untuk mendapatkan informasi.
"Ini bukan kebocoran NIK, tetapi menggunakan data orang lain untuk mendapatkan data informasi orang lain. Ada sanksi pidananya untuk hal seperti itu," ujar Zudan, melalui pesan singkat, Jumat, 3 September 2021.
Bocornya data pribadi Jokowi mengundang berbagai perhatian warganet. Bahkan, nama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) masuk trending topic di Twitter. Sejumlah warganet menilai Kemenkes dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) lalai melindungi data pribadi masyarakat.
Baca: Sertifikat Vaksin Jokowi Viral, Kemendagri Ingatkan Ancaman Pidana
"Bocornya data vaksin di aplikasi PeduliLindungi dan data di eHAC adalah bukti betapa bobroknya perlindungan data di Indonesia. Masalah selalu tidak pernah selesai, selalu ada kebocoran di sistem yang besar. Kominfo dan Kemenkes tak boleh lempar bola, wajib tanggung jawab," tulis @Miduk17 dikutip dari Twitter, Jumat, 3 September 2021.
"Loh, Kominfo tunjuk hidung Kemenkes. Trus nanti Kemenkes mau tunjuk hidung siapa? Apa mau muter saja kayak gasing? Memang ada yang enggak beres soal perlindungan data ini," tulis @yusuf_dumdum_.
"Lagian juga Indonesia mana peduli sih sama yang namanya data pribadi bocor? Contoh gampangnya banyak penipuan-penipuan berkedok lamaran, kita nurut aja ngirim-ngirim berkas tanpa kita tahu itu beneran dari perusahaan atau orang yang niat nipu," tulis @Rdm_27.
"Buat apa internet cepat? buat mempercepat informasi bobrok kayak gini ke masyarakat. Data informasi presiden saja bocor apalagi rakyat jelata, dah gitu pengen buat e-KTP lah, e-kartu nikah, e-tilang, dan e yang lainnya," tulis @blekatze.
"Budaya kelakuan saling lempar sudah terjadi sejak awal dalam hal apapun. Ya gitu ping pong, malu ya kalau berjujur diri, gagah saja kalau punya ide ini. Anggaran tinggi dan cuan saja yang dipikirin, server KPU juga begitu, kapan baiknya negeriku ini," tulis @ImamT84.
Jakarta: Sertifikat
vaksinasi milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) bocor di media sosial. Sertifikat yang dapat diunduh pada aplikasi PeduliLindungi itu mencangkup Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir, waktu vaksinasi, dan jenis vaksin yang digunakan.
Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Airf Fakhrulloh mengatakan peristiwa itu bukan
kebocoran data. Pihaknya menduga ada pihak-pihak yang menggunakan data pribadi Jokowi untuk mendapatkan informasi.
"Ini bukan kebocoran NIK, tetapi menggunakan data orang lain untuk mendapatkan data informasi orang lain. Ada sanksi pidananya untuk hal seperti itu," ujar Zudan, melalui pesan singkat, Jumat, 3 September 2021.
Bocornya data pribadi Jokowi mengundang berbagai perhatian warganet. Bahkan, nama Kementerian Kesehatan (
Kemenkes) masuk trending topic di Twitter. Sejumlah warganet menilai Kemenkes dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) lalai melindungi data pribadi masyarakat.
Baca: Sertifikat Vaksin Jokowi Viral, Kemendagri Ingatkan Ancaman Pidana
"Bocornya data vaksin di aplikasi PeduliLindungi dan data di eHAC adalah bukti betapa bobroknya perlindungan data di Indonesia. Masalah selalu tidak pernah selesai, selalu ada kebocoran di sistem yang besar.
Kominfo dan Kemenkes tak boleh lempar bola, wajib tanggung jawab," tulis @Miduk17 dikutip dari Twitter, Jumat, 3 September 2021.
"Loh, Kominfo tunjuk hidung Kemenkes. Trus nanti Kemenkes mau tunjuk hidung siapa? Apa mau muter saja kayak gasing? Memang ada yang enggak beres soal perlindungan data ini," tulis @yusuf_dumdum_.
"Lagian juga Indonesia mana peduli sih sama yang namanya data pribadi bocor? Contoh gampangnya banyak penipuan-penipuan berkedok lamaran, kita nurut aja ngirim-ngirim berkas tanpa kita tahu itu beneran dari perusahaan atau orang yang niat nipu," tulis @Rdm_27.
"Buat apa internet cepat? buat mempercepat informasi bobrok kayak gini ke masyarakat. Data informasi presiden saja bocor apalagi rakyat jelata, dah gitu pengen buat e-KTP lah, e-kartu nikah, e-tilang, dan e yang lainnya," tulis @blekatze.
"Budaya kelakuan saling lempar sudah terjadi sejak awal dalam hal apapun. Ya gitu ping pong, malu ya kalau berjujur diri, gagah saja kalau punya ide ini. Anggaran tinggi dan cuan saja yang dipikirin, server KPU juga begitu, kapan baiknya negeriku ini," tulis @ImamT84.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
