medcom.id, Jakarta: Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto melaksanakan rapat koordinasi membahas isu terorisme dan konflik Kota Marawi, Filipina Selatan, di Manado. Wiranto menekankan kedua kasus ini membahayakan keamanan negara.
Wiranto menyoroti kondisi global beberapa waktu terakhir. Kelompok militan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) berulang kali melakukan serangan teror.
Tercatat, beberapa negara seperti Inggris, Australia, hingga konflik di Kota Marawi oleh kelompok militan Maute di Filipina, diklaim sebagai ulah ISIS.
“Aksi yang dipimpin Isnilon Hapilon ini dianggap berbahaya bagi keamanan negara. Jarak Marawi dan Davao dengan Pulau Mindanao sangat dekat. Sekitar 300 kilometer jika menempuh jalur darat. Selain itu, wilayah perairan selatan Filipina juga berbatasan dengan wilayah perairan Sulawesi Utara,” kata Wiranto dalam rapat di Manado melalui keterangan tertulis, Kamis 15 Juni 2017.
Wiranto mengingatkan eratnya hubungan jaringan kelompok militan di Indonesia dengan Filipina. Kata dia, kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur yang berbasis di Poso memiliki hubungan erat dengan Moro Islamist Liberation Front (MILF). Kelompok MIT bahkan mendapat suplai senjata api dari kelompok Anshorut Khilafah, Filipina.
Pemerintah tak tinggal diam. Segala upaya telah dilakukan untuk menekan perkembangan aksi teroris di Indonesia.
“Kita wajib menyatukan kesepahaman bagaimana melakukan langkah-langkah antisipasi. Itulah pentingnya rapat koordinasi hari ini,” kata Wiranto.
Wiranto juga meminta peran masyarakat. Masyarakat sebagai garda terdepan perlu dilibatkan untuk menghalau masuknya ISIS ke Sulawesi Utara.
“Masyarakat paling tahu kondisi di wilayah mereka,” kata Wiranto.
Hadir dalam rakor Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Wagub Sulut Steven Kandouw, Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, perwakilan dari Kemendagri, perwakilan dari BNPT, perwakilan dari Kemenlu, perwakilan Panglima TNI, perwakilan dari Kemenpan, perwakilan Kapolri, perwakilan BIN, dan perwakilan dari Konjen Davao.
Hadir pula Pangdam XVI/Pattimura, Pangdam XIII/MDK, Kapolda Sulut, Kapolda Maluku Utara, Kapolda Sulawesi Tengah, Danlantamal VIII, para Bupati dan Wali Kota Sulut, Dandim jajaran Dam XIII/MDK, dan Kapolres jajaran Polda Sulut.
medcom.id, Jakarta: Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto melaksanakan rapat koordinasi membahas isu terorisme dan konflik Kota Marawi, Filipina Selatan, di Manado. Wiranto menekankan kedua kasus ini membahayakan keamanan negara.
Wiranto menyoroti kondisi global beberapa waktu terakhir. Kelompok militan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) berulang kali melakukan serangan teror.
Tercatat, beberapa negara seperti Inggris, Australia, hingga konflik di Kota Marawi oleh kelompok militan Maute di Filipina, diklaim sebagai ulah ISIS.
“Aksi yang dipimpin Isnilon Hapilon ini dianggap berbahaya bagi keamanan negara. Jarak Marawi dan Davao dengan Pulau Mindanao sangat dekat. Sekitar 300 kilometer jika menempuh jalur darat. Selain itu, wilayah perairan selatan Filipina juga berbatasan dengan wilayah perairan Sulawesi Utara,” kata Wiranto dalam rapat di Manado melalui keterangan tertulis, Kamis 15 Juni 2017.
Wiranto mengingatkan eratnya hubungan jaringan kelompok militan di Indonesia dengan Filipina. Kata dia, kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur yang berbasis di Poso memiliki hubungan erat dengan Moro Islamist Liberation Front (MILF). Kelompok MIT bahkan mendapat suplai senjata api dari kelompok Anshorut Khilafah, Filipina.
Pemerintah tak tinggal diam. Segala upaya telah dilakukan untuk menekan perkembangan aksi teroris di Indonesia.
“Kita wajib menyatukan kesepahaman bagaimana melakukan langkah-langkah antisipasi. Itulah pentingnya rapat koordinasi hari ini,” kata Wiranto.
Wiranto juga meminta peran masyarakat. Masyarakat sebagai garda terdepan perlu dilibatkan untuk menghalau masuknya ISIS ke Sulawesi Utara.
“Masyarakat paling tahu kondisi di wilayah mereka,” kata Wiranto.
Hadir dalam rakor Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Wagub Sulut Steven Kandouw, Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, perwakilan dari Kemendagri, perwakilan dari BNPT, perwakilan dari Kemenlu, perwakilan Panglima TNI, perwakilan dari Kemenpan, perwakilan Kapolri, perwakilan BIN, dan perwakilan dari Konjen Davao.
Hadir pula Pangdam XVI/Pattimura, Pangdam XIII/MDK, Kapolda Sulut, Kapolda Maluku Utara, Kapolda Sulawesi Tengah, Danlantamal VIII, para Bupati dan Wali Kota Sulut, Dandim jajaran Dam XIII/MDK, dan Kapolres jajaran Polda Sulut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)
