Jakarta: Sepanjang 2025, Direktorat Pendidikan Agama Islam (PAI) Kementerian Agama mengukuhkan peran PAI sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional.
Capaian dan kebijakan strategis Direktorat PAI dirancang selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto serta Asta Protas Menteri Agama yang menempatkan pendidikan agama sebagai fondasi moderasi beragama, ketahanan sosial, dan moral publik.
Pendidikan agama Islam tidak diposisikan semata sebagai pelengkap kurikulum, melainkan sebagai investasi peradaban yang menentukan arah pembentukan karakter, etika publik, dan daya tahan sosial bangsa di tengah tantangan global dan disrupsi nilai.
Berdasarkan data nasional hingga akhir 2025, ada 262.971 Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) yang melayani 41.883.439 siswa Muslim pada 317.520 sekolah umum di seluruh Indonesia. Rasio ini mencerminkan besarnya mandat strategis guru PAI sebagai penjaga nilai keagamaan, etika sosial, dan moderasi beragama dalam ekosistem pendidikan nasional yang semakin kompleks.
Perkuat Profesionalisme Guru
Untuk memperkuat profesionalisme pendidik, Direktorat PAI mengakselerasi pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Hingga 2025, 90,2% guru PAI telah bersertifikat, sementara 9,8% atau 25.880 guru menjadi prioritas lanjutan melalui PPG prajabatan dan afirmasi peningkatan kualifikasi.
Negara juga menjamin kesejahteraan guru PAI melalui pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru tersertifikasi.
Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Amin Suyitno, menyebut sepanjang 2025, Direktorat Pendidikan Agama Islam tidak sekadar mengelola program, tetapi membangun fondasi jangka panjang pendidikan agama Islam.
"Peningkatan kompetensi guru, afirmasi kesejahteraan, serta penguatan literasi keagamaan merupakan ikhtiar sistemik agar pendidikan agama tidak berhenti pada hafalan dan simbol, tetapi membentuk cara berpikir, kepekaan sosial, dan etika publik,” ujar Amin Suyitno di Jakarta.
Amin juga menekankan pentingnya kebijakan berbasis data dan akuntabilitas publik. “Asesmen literasi beragama, indeks pendidikan agama, dan pemetaan kompetensi guru menjadi pijakan agar setiap kebijakan terukur dan berdampak. Pendidikan agama Islam tidak boleh berjalan dalam ruang asumsi, tetapi harus berada dalam ruang data dan tanggung jawab publik,” imbuhnya.
Penguatan Literasi Keagamaan
Dalam penguatan literasi keagamaan, Direktorat PAI melaksanakan Gerakan Bebas Buta Huruf Al-Qur’an melalui Asesmen Tuntas Baca Al-Qur’an (TBQ) bagi guru PAI di enam provinsi, dengan penjaminan mutu Universitas PTIQ dan dukungan platform digital CintaQu.
Selain itu, dilakukan Asesmen Nasional Literasi Pendidikan Agama di Sekolah bagi guru dan siswa SD dengan pendekatan Taksonomi Bloom sebagai data dasar peningkatan mutu pembelajaran.
Direktur Pendidikan Agama Islam, M. Munir, menegaskan bahwa seluruh capaian disusun dalam satu kerangka kebijakan berkelanjutan. “Kami tidak merancang program secara terpisah dan seremonial. Seluruh capaian Direktorat PAI sepanjang 2025, mulai dari penguatan kompetensi guru, asesmen literasi beragama, digitalisasi pembelajaran, hingga pembinaan pelajar dan mahasiswa disusun sebagai satu ekosistem kebijakan yang saling menguatkan,” ujar Munir.
“Pendidikan agama Islam tidak boleh berhenti di ruang kelas dan dokumen kebijakan. Karena itu, penguatan literasi Al-Qur’an, pengembangan sekolah moderasi, kantin halal dan sehat, serta kultur keagamaan di sekolah terus kami dorong agar nilai agama benar-benar hidup dalam praktik keseharian,” jelasnya.
Inovasi Pendidikan
Dalam bidang inovasi, Direktorat PAI mencatat capaian digitalisasi layanan pendidikan melalui penyusunan 40 buku PAI berbasis digital dan Artificial Intelligence (Smart PAI) yang dirancang untuk diakses oleh puluhan juta siswa, guru, mahasiswa, dan dosen PAI di sekolah serta perguruan tinggi umum.
Pada ranah penguatan ekosistem keagamaan generasi muda, Direktorat PAI mendorong berbagai program strategis, antara lain pembentukan Duta Wakaf Sekolah dari 34 provinsi, penyelenggaraan Kongres Rohis Nasional I, Pesantren Ramadan Pelajar Nasional, serta Kongres Pergerakan Mahasiswa Moderasi Beragama dan Bela Negara (PMMBN).
“Melalui Rohis dan PMMBN, kami memastikan bahwa moderasi beragama tidak berhenti sebagai wacana kebijakan, tetapi tumbuh sebagai kesadaran kolektif dan kultur keagamaan generasi muda. Inilah investasi jangka panjang pendidikan agama Islam bagi bangsa dan negara,” tuturnya.
Dengan tingkat serapan anggaran yang tinggi pada tahun ini, Direktorat PAI optimistis dapat terus memperkuat pendidikan agama Islam sebagai fondasi karakter bangsa, moral publik, dan ketahanan sosial Indonesia di masa depan.
Jakarta: Sepanjang 2025, Direktorat Pendidikan Agama Islam (PAI)
Kementerian Agama mengukuhkan peran PAI sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional.
Capaian dan kebijakan strategis Direktorat PAI dirancang selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto serta Asta Protas Menteri Agama yang menempatkan pendidikan agama sebagai fondasi moderasi beragama, ketahanan sosial, dan moral publik.
Pendidikan agama Islam tidak diposisikan semata sebagai pelengkap kurikulum, melainkan sebagai investasi peradaban yang menentukan arah pembentukan karakter, etika publik, dan daya tahan sosial bangsa di tengah tantangan global dan disrupsi nilai.
Berdasarkan data nasional hingga akhir 2025, ada 262.971 Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) yang melayani 41.883.439 siswa Muslim pada 317.520 sekolah umum di seluruh Indonesia. Rasio ini mencerminkan besarnya mandat strategis guru PAI sebagai penjaga nilai keagamaan, etika sosial, dan moderasi beragama dalam ekosistem pendidikan nasional yang semakin kompleks.
Perkuat Profesionalisme Guru
Untuk memperkuat profesionalisme pendidik, Direktorat PAI mengakselerasi pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Hingga 2025, 90,2% guru PAI telah bersertifikat, sementara 9,8% atau 25.880 guru menjadi prioritas lanjutan melalui PPG prajabatan dan afirmasi peningkatan kualifikasi.
Negara juga menjamin kesejahteraan guru PAI melalui pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru tersertifikasi.
Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Amin Suyitno, menyebut sepanjang 2025, Direktorat Pendidikan Agama Islam tidak sekadar mengelola program, tetapi membangun fondasi jangka panjang pendidikan agama Islam.
"Peningkatan kompetensi guru, afirmasi kesejahteraan, serta penguatan literasi keagamaan merupakan ikhtiar sistemik agar pendidikan agama tidak berhenti pada hafalan dan simbol, tetapi membentuk cara berpikir, kepekaan sosial, dan etika publik,” ujar Amin Suyitno di Jakarta.
Amin juga menekankan pentingnya kebijakan berbasis data dan akuntabilitas publik. “Asesmen literasi beragama, indeks pendidikan agama, dan pemetaan kompetensi guru menjadi pijakan agar setiap kebijakan terukur dan berdampak. Pendidikan agama Islam tidak boleh berjalan dalam ruang asumsi, tetapi harus berada dalam ruang data dan tanggung jawab publik,” imbuhnya.
Penguatan Literasi Keagamaan
Dalam penguatan literasi keagamaan, Direktorat PAI melaksanakan Gerakan Bebas Buta Huruf Al-Qur’an melalui Asesmen Tuntas Baca Al-Qur’an (TBQ) bagi guru PAI di enam provinsi, dengan penjaminan mutu Universitas PTIQ dan dukungan platform digital CintaQu.
Selain itu, dilakukan Asesmen Nasional Literasi Pendidikan Agama di Sekolah bagi guru dan siswa SD dengan pendekatan Taksonomi Bloom sebagai data dasar peningkatan mutu pembelajaran.
Direktur Pendidikan Agama Islam, M. Munir, menegaskan bahwa seluruh capaian disusun dalam satu kerangka kebijakan berkelanjutan. “Kami tidak merancang program secara terpisah dan seremonial. Seluruh capaian Direktorat PAI sepanjang 2025, mulai dari penguatan kompetensi guru, asesmen literasi beragama, digitalisasi pembelajaran, hingga pembinaan pelajar dan mahasiswa disusun sebagai satu ekosistem kebijakan yang saling menguatkan,” ujar Munir.
“Pendidikan agama Islam tidak boleh berhenti di ruang kelas dan dokumen kebijakan. Karena itu, penguatan literasi Al-Qur’an, pengembangan sekolah moderasi, kantin halal dan sehat, serta kultur keagamaan di sekolah terus kami dorong agar nilai agama benar-benar hidup dalam praktik keseharian,” jelasnya.
Inovasi Pendidikan
Dalam bidang inovasi, Direktorat PAI mencatat capaian digitalisasi layanan pendidikan melalui penyusunan 40 buku PAI berbasis digital dan Artificial Intelligence (Smart PAI) yang dirancang untuk diakses oleh puluhan juta siswa, guru, mahasiswa, dan dosen PAI di sekolah serta perguruan tinggi umum.
Pada ranah penguatan ekosistem keagamaan generasi muda, Direktorat PAI mendorong berbagai program strategis, antara lain pembentukan Duta Wakaf Sekolah dari 34 provinsi, penyelenggaraan Kongres Rohis Nasional I, Pesantren Ramadan Pelajar Nasional, serta Kongres Pergerakan Mahasiswa Moderasi Beragama dan Bela Negara (PMMBN).
“Melalui Rohis dan PMMBN, kami memastikan bahwa moderasi beragama tidak berhenti sebagai wacana kebijakan, tetapi tumbuh sebagai kesadaran kolektif dan kultur keagamaan generasi muda. Inilah investasi jangka panjang pendidikan agama Islam bagi bangsa dan negara,” tuturnya.
Dengan tingkat serapan anggaran yang tinggi pada tahun ini, Direktorat PAI optimistis dapat terus memperkuat pendidikan agama Islam sebagai fondasi karakter bangsa, moral publik, dan ketahanan sosial Indonesia di masa depan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(PRI)
