NIK Warga Dicatut hingga Didukung Kekuatan Besar, Bongkar Kejanggalan Verifikasi Dharma-Kun

Jakarta: Lolosnya Komjen (Purn) Dharma Pongrekun dan Kun Wardana dalam tahapan verifikasi administrasi perbaikan calon gubernur dan wakil gubernur jalur independen di Pilkada Jakarta dipertanyakan.  Pasalnya, ada temuan kalau banyak NIK KTP warga Jakarta dicatut sepihak untuk kepentingan administrasi Dharma-Kun. Keberhasilan pasangan Dharma dan Kun lolos verifikasi diduga kuat sudah dikondisikan sejak awal. "Dikondisikan mungkin-mungkin saja. Tidak juga mungkin-mungkin saja," kata pengamat politik dari Universitas Indonesia Ujang Komarudin, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2024. Menurut dia, ada beberapa skenario yang dilakukan Koalisi Indonesia Maju (KIM) dalam Pilkada Jakarta. Salah satu skenario adalah menciptakan calon independen. "Partai penguasa seperti KIM Plus yang didukung (banyak partai) memiliki potensi lebih besar kemenangan, itu sudah secara otomatis," kata dia.    Kejanggalan dari proses verifikasi Dharma-Kun Selain banyak NIK warga Jakarta yang dicatut, ada banyak kejanggalan terkait proses verifikasi Dharma-Kun sebagai kontestan di Pilkada Jakarta. Pegiat medsos Jhon Sitorus di akun X mengungkap beragam kejanggalan tersebut.    Yang ANEH dari proses verifikasi Darma Pongrekun, Cagub Jakarta jalur Independen : ?? Dharma Pongrekun TAK LOLOS di verifikasi faktual pertama oleh KPU karena hanya memperoleh 183.001 data dukungan pada 25 Juli 2024 ?? Tidak sampai sebulan kemudian (3 Minggu), Dharma… pic.twitter.com/3sZGix3zcf — Jhon Sitorus (@JhonSitorus_18) August 16, 2024 "Dharma Pongrekun TAK LOLOS di verifikasi faktual pertama oleh KPU karena hanya memperoleh 183.001 data dukungan pada 25 Juli 2024. Tidak sampai sebulan kemudian (3 Minggu), Dharma Pongrekun menyerahkan data dukungan 826.766 KTP (WTF). Dari jumlah data dukungan tsb, dan hanya 494.467 yang memenuhi syarat. Jika ditotal, data yang memenuhi syarat dari verifikasi Faktual 1 dan 2 adl 677.468 data, sudah melebihi syarat dukungan minimal 618.968 KTP," tulis Jhon Sitorus.  Lebih lanjut, ia mempertanyakan bagaimana bisa Dharma-Kun mampu mengumpulkan 826.766 KTP hanya dalam waktu 3 minggu. "Bagaimana bisa secepat itu? Pakai mekanisme apa? Sementara tak pernah terdengar timnya mengumpulkan KTP warga Jakarta untuk meminta dukungan lewat jalur Independen," sambung Jhon Sitorus. "Banyak warga Jakarta yang nomor KTP-nya terdaftar sebagai pendukung Dharma Pongrekun di website KPU, padahal mereka mereka sama sekali tak pernah diminta secara sah dan langsung oleh Tim Dharma Pongrekun. Ini artinya, tim Dharma Pongrekun MENCURI DATA lewat Dukcapil dan mekanisme lainnya," terangnya. Kemudian, proses pengumpulan KTP dan verifikasi juga dinilai tidak masuk akal. Sehingga memunculkan kecurigaan kalau hal ini melibatkan kekuatan besar agar Dharma Pongrekun menjadi lawan Ridwan Kamil sehingga seolah-olah demokrasi berjalan di Jakarta. Selain itu, menurut Jhon, elektabilitas Dharma Pongrekun sangat rendah, dibawah 5%. Artinya potensi KTP yang bisa didapat hanya 412.644 KTP.  "Yang LEBIH ANEH, Dharma Pongrekun bahkan bisa menyetor 826.766 KTP pada verifikasi Kedua dan 721.221 KTP pada verifikasi 1. Ini sangat MENYESATKAN LOGIKA + dan betul-betul aneh. Dari mana Dharma Pongrekun bisa mengumpulkan 1.547.987 KTP?" pungkasnya.