Covid-19 Varian Baru Naik, Masyarakat Diminta Perketat Prokes dan Gencarkan 3T

Jakarta: Pemerintah mewajibkan vaksinasi dosis ketiga atau booster untuk setiap izin keramaian dan syarat perjalanan. Penggunaan aplikasi PeduliLindungi bahkan diharuskan bagi setiap kegiatan di tempat umum. "Dosis ketiga akan dipersyaratkan untuk berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak dan perjalanan. Arahan Presiden di airport disiapkan vaksin dosis ke-3," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melalui keterangan tertulis, Jakarta, Senin, 4 Juli 2022. Ketua Umum Partai Golkar ini meminta pengelola pusat perbelanjaan maupun fasilitas publik untuk menggiatkan tracking lewat aplikasi PeduliLindungi. Menurut dia, penerapan protokol kesehatan (prokes) di mal tidak seketat sebelumnya, malah banyak pengunjung yang masuk tanpa melakukan pindai aplikasi PeduliLindungi. "Kita lihat di beberapa mal tidak seketat sebelumnya, jadi saya memonitor di beberapa mal dan beberapa kegiatan itu aplikasinya (PeduliLindungi) ada, barcode-nya ada tapi banyak pengunjung yang masuk tanpa scan," ujarnya. Saat ini, 81 persen varian kasus covid-19 di Indonesia adalah dengan jenis Omicron BA.4 dan BA.5, bahkan 100 persen kasus di Jakarta merupakan varian baru tersebut. Kondisi penyebaran covid-19 di Indonesia sudah melewati puncak dan cenderung melandai.   Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, Masdalina Pane, menyebut pemerintah perlu memperketat proses 3T. Termasuk, melakukan isolasi mandiri. "Bagaimana menghentikan transmisi di komunitas, ya 3T, tracing, testing, dan treatment, serta melakukan isolasi karantina," kata Masdalina.     Berdasarkan sero survei yang dilakukan pemerintah pada Maret 2022, 99,6 persen masyarakat Jawa Bali memiliki antibodi covid-19. Pemerintah akan melakukan sero survei ketiga pada Juli 2022. Masdalina meminta pemerintah menggunakan sistem sero survei yang benar dan diumumkan secara real time. "Terkait sero survei, tentang sampel dan jumlah dan cara pengembaliannya, komitmen waktu dan tentu tes ini mahal. Kalau ada survei verso survei murah itu bukan," kata Masdalina. Meski hasil sero survei bagus, kata dia, pemerintah harus tetap menggenjot vaksin. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk mencari pendekatan sosial yang inovatif agar masyarakat semangat booster. Perkuat edukasi Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah mengungkapkan ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan publik pada penggunaan aplikasi PeduliLindungi. Pemerintah disarankan memperkuat edukasi pada publik terkait kegunaan dan tindak lanjut dari aplikasi tersebut. Tindak lanjut yang dimaksudkan adalah saran dan langkah yang harus dilakukan masyarakat ketika mendapati status pengguna aplikasi yang diwakili dengan warna. Misalnya, ketika status merah karena belum vaksin, pengguna dirujuk untuk mendapatkan vaksinasi. "Pemerintah harus segera melakukan edukasi pada masyarakat terkait dengan aplikasi itu sendiri. Artinya, kalau di situ ditemukan ada merah, hitam, itu segera ada tindak lanjutnya," kata Trubus. Trubus menekankan pentingnya kerja sama antara Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 dengan pengelola mal untuk mempermudah pengunjung mal mengakses aplikasi. Seperti menyediakan koneksi internet yang stabil. "Ditingkatkan lagi kerja sama antara Satgas Covid-19 dengan pengelola mal," kata dia.