Ilustrasi peyekatan antara pengemudi ojek online dan penumpang. Dok. Grab
Ilustrasi peyekatan antara pengemudi ojek online dan penumpang. Dok. Grab

Pemasangan Perisai pada Ojol Dinilai Perlu Melibatkan KNKT

Nasional Virus Korona ojek online
Siti Yona Hukmana • 22 Juni 2020 08:49
Jakarta: Kelompok ojek online (ojol) dinilai tak bisa memutuskan sendiri rencana penyekatan yang memisahkan antara pengemudi dan penumpang untuk mencegah penularan virus korona (covid-19) dari kontak fisik dan droplet. Pemasangan perisai itu perlu melibatkan Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).
 
"KNKT harus memberikan tanggapan untuk memperbaiki ide yang saat ini telah dikembangkan oleh pihak aplikator dari sudut keselamatan (safety)," kata pengamat transportasi Djoko Setijowarno di Jakarta, Senin, 22 Juni 2020.
 
Djoko mengatakan banyak masukan yang sejatinya dapat diterima aplikator, seperti desain aerodinamis. Menurut dia, keberadaan perisai juga harus memperhatikan keselamatan agar tak mengganggu keseimbangan atau gaya aerodinamis kendaraan saat berjalan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Desainnya perlu dibuat lengkung di atasnya dan diberi penambahan lengkung pada sisi kanan kirinya," ujar Djoko.
 
Baca: Aturan Baru, Ojek Online Wajib Pasang Penyekat
 
Aplikator juga harus mepertimbangan aspek crash worthiness (kecelakaan). Dia berharap perisai yang dipasang tidak melukai pengemudi dan penumpang ketika terjadi kecelakaan.
 
"Material shield, selain ringan dan kuat juga harus dibuat dari benda yang jika pecah tidak menjadi benda tajam, dan di sekitarnya diberi lapisan karet pelindung," tutur Djoko.
 
KNKT, terang dia, menyarankan desain perisai dibuat lengkung dan terdapat penambahan pada sisi kanan dan kirinya. Dia meyakini desain itu dapat mencegah cipratan droplet pengemudi ke penumpang melalui aliran udara saat sepeda motor melaju kencang.
 
"Kesehatan, keselamatan pengemudi dan penumpang terlindungi," ujar Ketua Bidang Advokasi Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat itu.
 
Perlindungan konsumen wajib diterapkan. Jika tidak, akan melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 pada UU tersebut menyebutkan, hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
 
Sementara itu, Pasal 7 pada UU Nomor 8 Tahun 199 menyebutkan, salah satu kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; serta menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
 
Di samping itu, Djoko belum menyarankan pengoperasian ojek daring selama pandemi covid-19 meski terdapat pelindung. Dia tak ingin ada klaster penyebaran virus korona baru dari ojek daring.
 
"Sebaiknya pemerintah menahan dulu pengoperasian ojek daring membawa penumpang dengan menggunakan perisai yang belum mendapatkan Standar Nasional Indonesia (SNI) dari instansi yang berkompeten," kata dia.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif