Jakarta: Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo mengimbau seluruh pihak tidak mengendurkan kewaspadaan terhadap covid-19. Meskipun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
"Masyarakat diimbau waspada risiko penularan covid-19 serta aparat dan lembaga pemerintah tetap siaga," kata Wempi dalam keterangan tertulis, Senin, 2 Januari 2023.
Wempi juga meminta fasilitas kesehatan di seluruh wilayah tetap siaga. Termasuk, tenaga kesehatan (nakes) hingga upaya mempercepat vaksinasi dosis ketiga atau booster.
Selain itu, Wempi memberi sejumlah instruksi agar situasi covid-19 Indonesia tetap terkendali. Pertama, berbagai bantuan bagi masyarakat akan dilanjutkan tahun ini.
"Bantuan sosial, bantuan vitamin, dan obat-obatan akan tetap tersedia di fasilitas kesehatan yang ditunjuk. Beberapa insentif-insentif pajak juga akan terus dilanjutkan,” papar dia.
Poin kedua ialah mengingatkan bahwa pencabutan PPKM bukan berarti pandemi covid-19 usai. Pemerintah tetap mengacu kepada pembaruan status dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
"Ketiga, dalam rangka mengendalikan penyebaran covid-19, diperlukan strategi proaktif, persuasif, terfokus, dan terkoordinasi," ujar Wempi.
Selain itu, Wempi mendorong kepala daerah tetap membina dan mengawasi pengendalian covid-19. Kemudian menginstruksikan untuk mencabut segala regulasi yang memberikan sanksi bagi pelanggar ketentuan kebijakan PPKM.
"Terus berkolaborasi dengan TNI, Polri, kejaksaan, serta instansi vertikal lainnya untuk tetap mengaktifkan Satgas (satuan tugas) Daerah dalam melakukan monitoring," ucap dia.
Wempi menyebut kepala daerah juga harus selektif memberi rekomendasi izin keramaian. Lalu memastikan ketersediaan alokasi anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Jakarta: Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo mengimbau seluruh pihak tidak mengendurkan kewaspadaan terhadap covid-19. Meskipun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (
PPKM).
"Masyarakat diimbau waspada risiko penularan covid-19 serta aparat dan lembaga pemerintah tetap siaga," kata Wempi dalam keterangan tertulis, Senin, 2 Januari 2023.
Wempi juga meminta fasilitas kesehatan di seluruh wilayah tetap siaga. Termasuk, tenaga kesehatan (nakes) hingga upaya mempercepat vaksinasi dosis ketiga atau booster.
Selain itu, Wempi memberi sejumlah instruksi agar situasi
covid-19 Indonesia tetap terkendali. Pertama, berbagai bantuan bagi masyarakat akan dilanjutkan tahun ini.
"Bantuan sosial, bantuan vitamin, dan obat-obatan akan tetap tersedia di fasilitas kesehatan yang ditunjuk. Beberapa insentif-insentif pajak juga akan terus dilanjutkan,” papar dia.
Poin kedua ialah mengingatkan bahwa pencabutan
PPKM bukan berarti pandemi covid-19 usai. Pemerintah tetap mengacu kepada pembaruan status dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
"Ketiga, dalam rangka mengendalikan penyebaran covid-19, diperlukan strategi proaktif, persuasif, terfokus, dan terkoordinasi," ujar Wempi.
Selain itu, Wempi mendorong kepala daerah tetap membina dan mengawasi pengendalian covid-19. Kemudian menginstruksikan untuk mencabut segala regulasi yang memberikan sanksi bagi pelanggar ketentuan kebijakan PPKM.
"Terus berkolaborasi dengan TNI, Polri, kejaksaan, serta instansi vertikal lainnya untuk tetap mengaktifkan Satgas (satuan tugas) Daerah dalam melakukan monitoring," ucap dia.
Wempi menyebut kepala daerah juga harus selektif memberi rekomendasi izin keramaian. Lalu memastikan ketersediaan alokasi anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
