Jakarta: Aksi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua hampir tidak pernah ada kata usai. Aksi mereka selalu terjadi dari waktu ke waktu. Warga sipil dan aparat keamanan sering menjadi korban.
Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) membunyikan isu ini dalam sidang tahunan MPR RI tahun 2023. Ia mengatakan harus ada solusi komprehensif dalam memberantas KKB tersebut.
Baca juga: Momen Prabowo dan Cak Imin Tiba Bersamaan di Sidang Tahunan MPR
"Di dalam negeri, saat ini kita masih dihadapkan pada persoalan resistensi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua," kata Bamsoet dalam Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2023.
Ia menegaskan penyelesaian persoalan KKB ini harus dilakukan secara komprehensif. Selain melalui tindakan tegas dan terukur aparat keamanan, namun juga dengan mengedepankan pendekatan kebudayaan dan kesejahteraan.
Kemudian, Bamsoet juga menyoroti aliran dana negara yang begitu fantastis mengalir ke tanah Papua. Dana tersebut berkaitan dengan otonomi khusus yang diberikan kepada Papua. Namun faktanya masih terdapat penyelewengan oleh oknum petinggi di Papua.
"Yang tidak kalah pentingnya, harus diambil tindakan tegas terhadap penyelewengan dana otonomi khusus (otsus) yang tidak tepat sasaran dan merugikan kepentingan rakyat Papua," tegas Bamsoet.
Jakarta: Aksi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua hampir tidak pernah ada kata usai. Aksi mereka selalu terjadi dari waktu ke waktu. Warga sipil dan aparat keamanan sering menjadi korban.
Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) membunyikan isu ini dalam
sidang tahunan MPR RI tahun 2023. Ia mengatakan harus ada solusi komprehensif dalam memberantas KKB tersebut.
Baca juga:
Momen Prabowo dan Cak Imin Tiba Bersamaan di Sidang Tahunan MPR
"Di dalam negeri, saat ini kita masih dihadapkan pada persoalan resistensi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua," kata Bamsoet dalam
Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2023.
Ia menegaskan penyelesaian persoalan KKB ini harus dilakukan secara komprehensif. Selain melalui tindakan tegas dan terukur aparat keamanan, namun juga dengan mengedepankan pendekatan kebudayaan dan kesejahteraan.
Kemudian, Bamsoet juga menyoroti aliran dana negara yang begitu fantastis mengalir ke tanah Papua. Dana tersebut berkaitan dengan otonomi khusus yang diberikan kepada Papua. Namun faktanya masih terdapat penyelewengan oleh oknum petinggi di Papua.
"Yang tidak kalah pentingnya, harus diambil tindakan tegas terhadap penyelewengan dana otonomi khusus (otsus) yang tidak tepat sasaran dan merugikan kepentingan rakyat Papua," tegas Bamsoet.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DHI)