Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia meminta Polri mempublikasikan detail insiden kerusuhan yang terjadi di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Hal itu penting agar tidak menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat.
Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai mengatakan informasi itu harus disampaikan secepatnya. "Jangan terlalu lama. Kalau mau jujur di HP (smartphone) ini kan banyak informasi-informasi itu. Kalau lambat menyampaikan informasi, kepolisian tidak dipercaya orang," ujar Amzulian di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu, 9 Mei 2018.
Amzulian mengatakan, apabila konfirmasi penjelasan terkait kerusuhan tidak segera disampaikan, akan banyak persepsi masyarakat yang tersebar. Bahayanya, jika ada informasi hoaks.
"Kita berharap ada informasi yang jelas kepada masyarakat. Supaya masyarakat tidak menebak-nebak sendiri, punya opini sendiri, repotnya kan kalau opini itu keliru," tuturnya.
Baca: Penyebab Bentrokan di Rutan Mako Brimob
Menurutnya, saat ini bukan zamannya menutup informasi kepada publik. Pasalnya, jika tidak ada konfirmasi resmi dari kepolisian, masyarakat akan mencari informasi dari sumber lain, terutama di media sosial.
"Termasuk video yang diduga dari dalam situ. Kemudian ungkapan-ungkapan berita yang diduga dikirim dari dalam situ. Apalagi terakhir ada yang mengklaim ISIS terlibat," kata Amzulian.
Seperti diketahui, kerusuhan terjadi di Mako Brimob, Selasa, 8 Mei 2018. Akibat kejadian itu, sebanyak lima polisi dan seorang teroris tewas.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/ObzddAgK" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia meminta Polri mempublikasikan detail insiden kerusuhan yang terjadi di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Hal itu penting agar tidak menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat.
Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai mengatakan informasi itu harus disampaikan secepatnya. "Jangan terlalu lama. Kalau mau jujur di HP (smartphone) ini kan banyak informasi-informasi itu. Kalau lambat menyampaikan informasi, kepolisian tidak dipercaya orang," ujar Amzulian di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu, 9 Mei 2018.
Amzulian mengatakan, apabila konfirmasi penjelasan terkait kerusuhan tidak segera disampaikan, akan banyak persepsi masyarakat yang tersebar. Bahayanya, jika ada informasi hoaks.
"Kita berharap ada informasi yang jelas kepada masyarakat. Supaya masyarakat tidak menebak-nebak sendiri, punya opini sendiri, repotnya kan kalau opini itu keliru," tuturnya.
Baca: Penyebab Bentrokan di Rutan Mako Brimob
Menurutnya, saat ini bukan zamannya menutup informasi kepada publik. Pasalnya, jika tidak ada konfirmasi resmi dari kepolisian, masyarakat akan mencari informasi dari sumber lain, terutama di media sosial.
"Termasuk video yang diduga dari dalam situ. Kemudian ungkapan-ungkapan berita yang diduga dikirim dari dalam situ. Apalagi terakhir ada yang mengklaim ISIS terlibat," kata Amzulian.
Seperti diketahui, kerusuhan terjadi di Mako Brimob, Selasa, 8 Mei 2018. Akibat kejadian itu, sebanyak lima polisi dan seorang teroris tewas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
