Politisi PDIP Nilai Pansus TKA tak Tepat
Politisi PDI Perjuangan Adian Napitupulu
Jakarta: Wakil Ketua DPR Fadli Zon menginisiasi panitia khusus (pansus) hak angket peraturan presiden (Perpres) Nomor 20 tahun 2018 tentang tenaga kerja asing (TKA). Anggota DPR Adian Napitupulu menilai pansus TKA tidak tepat.

"Niat Fadli Zon untuk mempansuskan Perpres 20 tahun 2018 tentu nya tidak tepat," kata Adian dalam keterangan tertulisnya, Senin, 30 April 2018. 

Adian mengatakan, sejarah mencatat masuknya tenaga kerja asing yang ada hari ini, bukanlah keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, kata dia, embrionya sudah di desain sejak 1989 saat Presiden kedua Soeharto menyetujui usul Bob Hawke untuk bergabung di Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) atau kerja sama ekonomi Asia Pasifik.


"Pertemuan pertama APEC tahun 1993 di prakarsai oleh Presiden Amerika saat itu yaitu Bill Clinton dan Perdana Menteri Australia Paul Keating di pulau Blake," ujarnya. 

Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan, pada 1994, pertemuan APEC digelar di Bogor, Jawa Barat. Kala itu, pertemuan menghasilkan Bogor Goals, yang isinya mendorong investasi terbuka Asia Pasifik. Kesepakatan itu ditargetkan dimulai 16 tahun kemudian, tepatnya 2010.

Selanjutnya, pada 1995 dibentuklah Asean Free Trade Area (AFTA). Atas keputusan Soeharto, lanjut Adian, Indonesia ikut bergabung di dalamnya. AFTA ini merupakan cikal bakal Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dengan limitasi waktu pasar bebas di mulai dari 2015.

Pematangan AFTA terus berlanjut hingga Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN pada Desember 1997. Kemudian dilanjutkan KTT ASEAN di Hanoi, Vietnam pada Desember 1998 dan menghasilkan Statement Of Bold Measures, yang isinya meneguhkan komitmen pelaksanaan AFTA yang dipercepat satu tahun, dari 2003 menjadi 2002.

Sebagai upaya lanjutan KTT 2001 di Brunei, kata dia, dibentuk lagi China Asean Free Trade Area (CAFTA), yaitu perjanjian perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN dan negara Tiongkok selama 10 tahun. Pengesahan CAFTA selanjutnya dilakukan pada 2008. 

"Berangkat dari sejarah panjang lahirnya pasar bebas barang, jasa dan tenaga kerja di Indonesia yang di mulai dari tahun 1989, maka sepertinya pantas jika Soeharto diangkat menjadi bapak tenaga kerja asing," ungkapnya.

Atas dasar sejarah itu, Adian menilai keputusan pansus angket terhadap Perpres TKA saat ini tidak tepat. Menurut dia, yang pantas digugat adalah keputusan awal Indonesia bergabung di APEC dan serangkaian hasil keputusan internasional lainnya yang terkait dengan pasar bebas barang, jasa, serta tenaga kerja. 

"Yang semua itu di putuskan sebelum Jokowi menjadi presiden," ujarnya

Adian meragukan keberanian Fadli Zon untuk juga menginisiasi pansus angket terhadap Soeharto, yang notabene adalah mertua Prabowo. Terlebih, Soeharto telah wafat. 

Adian juga mempertanyakan sikap Fadli Zon yang diangkat Soeharto menjadi anggota MPR pada 1997, tidak menolak pelaksanaan dan keputusan-keputusan Soeharto yang terkait dengan pasar bebas. Termasuk, menolak hasil KTT ASEAN di Hanoi pada 1998. Padahal, MPR saat itu merupakan lembaga tertinggi negara yang berada di atas Presiden.

"Fadli Zon dulu sebagai anggota MPR setuju pasar bebas barang, jasa dan tenaga kerja, tapi sekarang menolak buah dari rangkaian perjajian pasar bebas yang dibuat di masa Soeharto," ucapnya.



(AGA)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360