Jakarta: Pemerintah bakal menguji coba pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 1 di Kota Blitar, Jawa Timur. Kota tersebut telah memenuhi syarat indikator Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan target cakupan vaksinasi dari pemerintah.
“Penerapan PPKM level 1 ini akan mendekati aktivitas kehidupan masyarakat yang normal,” kata Koordinator PPKM Darurat Pulau Jawa dan Bali, Luhut Binsar Pandjaitan, dalam telekonferensi, Senin, 4 Oktober 2021.
Luhut memastikan uji coba itu bakal diawasi ketat tim yang dibentuk bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Mereka bakal memastikan tindakan surveilans, testing, tracing, dan protokol kesehatan tidak mengendur.
Baca: PPKM Jawa-Bali Diperpanjang Hingga 18 Oktober, Ini Penyesuaiannya
“Sehingga nanti akan menjadi role model buat kabupaten/kota lain,” ujar Luhut.
Tim pemerintah juga mengawasi dan memonitor seluruh kegiatan dan aktivitas masyarakat. Supaya, bisa mengambil langkah cepat bila terjadi keadaan darurat seperti lonjakan kasus covid-19.
Sementara itu, Luhut menyebut ada 20 kabupaten/kota yang bertahan di PPKM level 2. Sedangkan, wilayah dengan PPKM level 3 bertambah dari 84 kabupaten/kota menjadi 107 kabupaten/kota.
“Karena kota-kota di level 2 yang sebelumnya mendapat dispensasi belum mampu mencapai target cakupan vaksinasi,” ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu.
Luhut menjelaskan syarat minimum cakupan vaksinasi untuk penurunan level PPKM 3 ke 2. Pertama, 70 persen masyarakat di wilayah tersebut harus sudah disuntik vaksin dosis pertama.
Jakarta: Pemerintah bakal menguji coba pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (
PPKM) level 1 di Kota Blitar, Jawa Timur. Kota tersebut telah memenuhi syarat indikator Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan target cakupan vaksinasi dari pemerintah.
“Penerapan PPKM level 1 ini akan mendekati aktivitas kehidupan masyarakat yang normal,” kata Koordinator PPKM Darurat Pulau Jawa dan Bali,
Luhut Binsar Pandjaitan, dalam telekonferensi, Senin, 4 Oktober 2021.
Luhut memastikan uji coba itu bakal diawasi ketat tim yang dibentuk bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Mereka bakal memastikan tindakan surveilans,
testing,
tracing, dan protokol kesehatan tidak mengendur.
Baca:
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang Hingga 18 Oktober, Ini Penyesuaiannya
“Sehingga nanti akan menjadi
role model buat kabupaten/kota lain,” ujar Luhut.
Tim pemerintah juga mengawasi dan memonitor seluruh kegiatan dan aktivitas masyarakat. Supaya, bisa mengambil langkah cepat bila terjadi keadaan darurat seperti lonjakan kasus
covid-19.
Sementara itu, Luhut menyebut ada 20 kabupaten/kota yang bertahan di PPKM level 2. Sedangkan, wilayah dengan PPKM level 3 bertambah dari 84 kabupaten/kota menjadi 107 kabupaten/kota.
“Karena kota-kota di level 2 yang sebelumnya mendapat dispensasi belum mampu mencapai target cakupan vaksinasi,” ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu.
Luhut menjelaskan syarat minimum cakupan vaksinasi untuk penurunan level PPKM 3 ke 2. Pertama, 70 persen masyarakat di wilayah tersebut harus sudah disuntik vaksin dosis pertama.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
