Cek Ombak Golkar di Pilkada Jabar

medcom.id, Jakarta: "Golkar dicurigai terus," keluh Harmoko, di Purwakarta, Jawa Barat, 23 tahun silam. "Juru bicara" Soeharto itu kesal bukan kepalang. Sebagai wadah politik rezim penguasa, naga-naganya mulai banyak yang berani terhadap Golongan Karya (Golkar). Temu Kader yang digagas Harmoko, dikritik banyak kalangan. Meski Pemilihan Umum (Pemilu) 1997 masih jauh, banyak yang bilang "Golkar sudah keburu nafsu". Temu Kader merupakan terobosan yang dianggap baru waktu itu. Berawal dari Musyawarah Nasional (Munas) V Golkar pada Oktober 1993, organisasi politik berlambang beringin ini memutuskan untuk mengagendakan ketua umumnya blusukan demi memeroleh banyak masukan. Rully Chairul Azwar, dalam Politik Komunikasi Partai Golkar di Tiga Era (2009) menulis, Temu Kader memang menuai banyak koreksi karena dianggap mencuri start, tapi pascareformasi 1998, strategi ini diadopsi juga oleh banyak partai. "Temu Kader dimulai di Purwakarta pada Januari 1994 dan berakhir di Sulawesi Selatan Pada 26 April 1996. Selama dua tahun itu, Harmoko dan pimpinan Golkar lainnya berkunjung ke 27 Provinsi dan 305 Daerah Tingkat II di seluruh Indonesia," tulis Rully. Bendera Golkar boleh dominan kuning, tapi mereka bukan partai politik (parpol) seumur jagung. Sudah sejak lampau, Golkar dikenal piawai mencuri perhatian. Emil atau Dedi? Jumat pagi, 22 September 2017, wajah pemberitaan diramaikan dengan desas-desus Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar yang banyak tersebar. Isinya, menunjuk Ridwan Kamil (Emil) dan Daniel Mutaqien untuk maju sebagai pasangan calon di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2018. Belakangan, keaslian surat itu dibantah sang sekretaris jenderal. Idrus Marham menyebut, surat itu bodong, dengan bukti tak diterakan tanggal, nomor surat, dan stempel partai. "Kita tidak secara resmi mengeluarkan surat itu," kata Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat, Jumat 22 September 2017. Baca: Golkar Belum Bersikap di Pilgub Jabar Lagi pula, Ketua Umum Setya Novanto kerap dikabarkan sakit. Mana mungkin, katanya, konsultasi perkara sepenting pilkada dilakukan secara tergesa-gesa. Surat "sakti" yang tak kalah marak menyebar di media sosial ini, jelas bikin geger. Sebabnya, sederhana. Jika Partai Golkar memilih Emil, kenapa nama Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi tak turut disertakan. Padahal, Emil dan Dedi, sedang sama-sama menjadi perhatian. Emil, sudah mengantongi dukungan 12 kursi. Diawali dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang memiliki 5 kursi, kemudian dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan 7 kursi. Walikota Bandung itu tinggal menunggu 8 kursi lagi. Sebab, sarat maju di Jabar adalah memiliki dukungan sebanyak 20% dari jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau 25% perolehan suara parpol atau gabungan parpol. Angka jelasnya, yakni 20 kursi. Belakangan, Emil tengah getol ngobrol dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Tawar menawar masih alot, lantaran partai berlambang kakbah itu juga punya nama andalan. Surat keputusan Partai Golkar terkait calon gubernur dan calon wakil guberur Jawa Barat 2018 -- MTVN/Roni Kurniawan Baca: PPP Siap Dukung Emil Asal tak Gratis Sementara Dedi, yang tak lain Bupati Purwakarta itu, diramal bisa gerak lebih cepat. Sebab, di tangannya sudah hampir terang menggenggam 17 kursi milik Partai Golkar. Maka wajar, seiring desas-desus surat itu muncul, Dedi menjadi orang dengan keterangan yang paling banyak diburu. Tapi, soal nama, Emil dan Dedi sama kuatnya. Hanya saja, parpol pendukung mesti kembali cermat menalar, siapa yang lebih pas dan dibutuhkan masyarakat Jabar. Selera politik Jabar Jabar, bisa dibilang homogen, boleh juga tidak. Meski disebut Tatar Sunda, tidak secara keseluruhan mengacu pada kultur dan identitas yang sama. Di Jabar, dikenal sub-kultur Priangan dan Cirebonan. Wilayah Priangan mencakup Kabupaten Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Sumedang, Cimahi, Bandung, Cianjur, Sukabumi, Bogor dan sebagian Karawang.   Beda dengan Cirebonan, sebutan ini biasanya merujuk pada wilayah eks-Karesidenan Cirebon dan sekitarnya. Kabupaten Kuningan, Majalengka, Cirebon, Indramayu, juga Subang. Pembelahan ini, barangkali terbentuk dari banyak hal. Termasuk pengalaman sejarah yang kemudian menjelma menjadi kacamata kebanyakan masyarakat, hingga hari ini. Pembagian itu, bukan tak ada hubungannya dengan peta politik dan pilkada. Sampai di tingkat tertentu, sebuah penelusuran akan bertemu pada konfigurasi dan pengaruh kelompok-kelompok, terutama yang berbasis Islam. Islam di Jabar, sering dimaknai sebagai Islam-Sunda. Padahal, ada pula eksistensi Islam-Jawa yang dikomandoi Cirebon dengan banyaknya jaringan pesantren dan komunitas Islam di dalamnya. Homogen, barangkali ditimbang dari  pandangan Islam yang masih menjadi bahan pertimbangan masyarakat Jabar. Meski sejatinya, tak melulu tepat juga. Tengok saja alur perolehan suara pada pemilu yang kerap dijadikan tolok ukur, yakni Pemilu 1955, 1999, dan 2004. Jika ditarik dari pandangan keagamaan dan berdasarkan basis aliran, penandanya tak kuat-kuat amat. Pada pemilu 1955, untuk soal ini, bisa diwakili dari tiga partai sebagai perbandingan. Hasilnya, Partai Nasional Indonesia (PNI) 22,1%, Nahdlatul Ulama (NU) 9,6%, dan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) 26,4%. PNI sebagai parpol nasionalis masih bisa bermain tak begitu telak dengan basis Islam Masyumi. Pemilu 1999 dan 2004, lain lagi. Jika PNI hari ini ditafsirkan dengan keberadaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), maka NU dianalogikan dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sementara Masyumi diwakili dengan kehadiran Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Bulan Bintang (PBB). Hasilnya, pada 1999 menunjukkan fakta bahwa perolehan suara di Jabar adalah PDIP 32,6%, PKB 7,03%, PAN & PBB 13,4%. Sedangkan pada 2004, PDIP 17,4%, PKB 5,1%, PAN & PBB 8,3%. Partai Islam dan berbasis nasionalis masih tampak dengan potret kejar-kejaran yang biasa saja. Jabar, memang beda. Syamsuddin Haris, dalam Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi (2014) mengatakan, kesinambungan preferensi pemilih yang bersifat aliran tidak terjadi di Jawa Barat dan luar Jawa pada umumnya. Di Jabar, Masyumi memang menjadi raja pada Pemilu 1955, akan tetapi ia gagal dimanfaatkan secara signifikan baik oleh PBB maupun PAN yang dianggap sebagai kelanjutan ideologis dan simbolis. Persis seperti di luar Jawa, basis Partai Masyumi di Pemilu 1955 seperti Sulawesi Selatan dan Sumatra Barat, justru didominasi Partai Golkar pada Pemilu 1999 dan 2004. Pun di Nusa Tenggara Barat (NTB), basis PNI pada Pemilu 1955 jatuh ke tangan Golkar pada dua pemilu pasca-Orde Baru 1999 dan 2004. Syamsudin bilang, tak ada beda seperti yang terjadi selama pemilu-pemilu manipulatif Orba. "Partai Golkar adalah satu-satunya partai besar yang bersifat nasional, dalam pengertian lintas kultural dan ideologis, kendati sumber dukungan utamanya tetap berada di luar Jawa dan sebagian Jawa Barat dan Banten," tulis Syamsuddin. Ada gambaran, pilkada memang harus bermula dari dukungan partai, namun yang dijual adalah kekuatan personal. Baca: [Telusur] Bara Politik Identitas dalam Sekam Pilkada Jabar Memang benar, obrolan politik Jabar di babak awal adalah pertarungan antara Emil, Dedi, ditambah Deddy Mizwar. Jika ditelisik dari basis sosial pemilih, Emil dan Dedi cukup unik. Keduanya berebut pengaruh pada kubu nasionalis dan Islam. Deddy Mizwar sedikit berbeda. Ia merepresentasikan kekuatan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai Islam ini merupakan kekuatan baru di Jabar. Berbasis kelompok Islam modernis, dan mengusung agenda Islamisasi dalam platform politiknya.   Golkar sebagai kekuatan politik yang telah makan asam garam sadar dengan situasi di Bumi Pasundan. Ia tentu saja tetap menjelma kekuatan besar, meski kini tak lagi mendominasi. Pilkada Jabar, barangkali penting dimaknai Partai Golkar sebagai medan untuk mengukur ulang kekuatan. Siapa tahu, salah satunya dengan surat keramat yang langsung dibantah.