Jakarta: Pengawalan mudik lebaran dinilai harus dikoordinir oleh pihak yang tepat. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mewanti-wanti agar Pemerintah Daerah menjadikan Kapolres sebagai komandan mudik.
"Kapolres setempat sebagai komandannya. Jangan sampai Kepala Daerah jadi komdan, karena Kapolres yang tahu peta," kata Tjahjo saat koordinasi mudik lebaran di Kantor Kemenhub, Jakarta, Selasa, 30 Januari 2018.
Tjahjo menjelaskan, pemda harus bisa menempatkan diri sebagai unsur pendukung kinerja Polisi. Menurutnya, unsur keamanan nasional itu memiliki pemahaman soal daerah rawan di jalur mudik.
Misalnya di jalur Pantai Utara arau Pantura, Pemda diminta mendukung penuh polisi untuk mengawal mudik.
"Kami juga sudah minta Pemda mengalokasikan anggaran ekstra. Jangan sampai menunggu, tapi diselesaikan dengan cepat kalau ada yang harus diselesaikan," jelas Tjahjo.
Tjahjo kembali mengatakan, pihaknya juga meminta Pemda sigap menggerakkan unsur medis. Di jalur mudik, Pantura, Pantai Selatan, lintas Sumatera dan lainnya, fasilitas kesehatan harus disiagakan.
"Kita sudah minta Pemda bahwa yang utama adalah jalur padat kendaraan. Nanti RSUD harus 24 jam di sana, dokternya ada ambulan ada, lalu sandainya kekurangan sarananya harus baik," tegas Tjahjo.
Februari 2018, Pemda diminta membuat rancangan guna mendukung pengawalan mudik saat lebaran 15 - 16 Juni 2018. Arahan Mendagri didasari kesuksesan mudik 2016. Saat itu koordinasi antar instansi terkait begitu erat.
"Kunci sukses mudik kemarin itu pada koordinasi, koordinasi paling inti antara Kapolda dengan Gubernur, Kapolres dengan Bupati Walkot, kemudian Kapolsek dengan Kecamatan, dan dibackup oleh Matra TNI serta Satpol PP," tandas Tjahjo.
Jakarta: Pengawalan mudik lebaran dinilai harus dikoordinir oleh pihak yang tepat. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mewanti-wanti agar Pemerintah Daerah menjadikan Kapolres sebagai komandan mudik.
"Kapolres setempat sebagai komandannya. Jangan sampai Kepala Daerah jadi komdan, karena Kapolres yang tahu peta," kata Tjahjo saat koordinasi mudik lebaran di Kantor Kemenhub, Jakarta, Selasa, 30 Januari 2018.
Tjahjo menjelaskan, pemda harus bisa menempatkan diri sebagai unsur pendukung kinerja Polisi. Menurutnya, unsur keamanan nasional itu memiliki pemahaman soal daerah rawan di jalur mudik.
Misalnya di jalur Pantai Utara arau Pantura, Pemda diminta mendukung penuh polisi untuk mengawal mudik.
"Kami juga sudah minta Pemda mengalokasikan anggaran ekstra. Jangan sampai menunggu, tapi diselesaikan dengan cepat kalau ada yang harus diselesaikan," jelas Tjahjo.
Tjahjo kembali mengatakan, pihaknya juga meminta Pemda sigap menggerakkan unsur medis. Di jalur mudik, Pantura, Pantai Selatan, lintas Sumatera dan lainnya, fasilitas kesehatan harus disiagakan.
"Kita sudah minta Pemda bahwa yang utama adalah jalur padat kendaraan. Nanti RSUD harus 24 jam di sana, dokternya ada ambulan ada, lalu sandainya kekurangan sarananya harus baik," tegas Tjahjo.
Februari 2018, Pemda diminta membuat rancangan guna mendukung pengawalan mudik saat lebaran 15 - 16 Juni 2018. Arahan Mendagri didasari kesuksesan mudik 2016. Saat itu koordinasi antar instansi terkait begitu erat.
"Kunci sukses mudik kemarin itu pada koordinasi, koordinasi paling inti antara Kapolda dengan Gubernur, Kapolres dengan Bupati Walkot, kemudian Kapolsek dengan Kecamatan, dan dibackup oleh Matra TNI serta Satpol PP," tandas Tjahjo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(DEN)
