Jakarta: Lembaga Pendidikan Ma'arif Pengurus Besar Nadlatul Ulama (LP Ma'arif PBNU) mendatangi Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. PBNU protes terkait buku pelajaran sekolah dasar yang mencantumkan NU sebagai salah satu ormas radikal.
"Rapat LP Ma'arif NU PBNU dengan jajaran Kemendikbud, Rabu, membahas protes keras buku ajar yang mencatumkan NU termasuk organisasi radikal," kata Ketua LP Ma'arif PBNU Arifin Djunaidi seperti dilansir Antara, Kamis 7 Februari 2019.
Menurut Arifin, penyebutan NU sebagai organisasi radikal sangat berbahaya. Ini bisa berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa. Padahal seharusnya buku pelajaran sejarah menumbuhsuburkan rasa nasionalisme.
Dalam pertemuan dengan Kemendukbud, LP Ma'arif PBNU menuntut tiga hal. Pertama, Kemendikbud menarik buku ajar tersebut dari peredaran dan menghentikan pencetakan buku itu untuk murid maupun guru.
Kedua, menuntut buku itu direvisi dengan melibatkan LP Ma'arif PBNU. Ketiga, meminta pemerintah melakukan mitigasi untuk mencegah penulisan buku yang tidak sesuai fakta dan mendiskreditkan NU dengan melibatkan LP Ma'arif PBNU.
"Alhamdulillah semua tuntutan LP Ma'arif NU dipenuhi," kata Arifin.
Pertemuan pengurus LP Ma'arif PBNU dan pejabat Kemendikbud juga dihadiri oleh Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Masduki Baedowi dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Didik Suhardi.
"Rapat LP Ma'arif NU PBNU dengan jajaran Kemendikbud, Rabu, membahas protes keras buku ajar yang mencatumkan NU termasuk organisasi radikal," kata Ketua LP Ma'arif PBNU Arifin Djunaidi seperti dilansir Antara, Kamis 7 Februari 2019.
Menurut Arifin, penyebutan NU sebagai organisasi radikal sangat berbahaya. Ini bisa berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa. Padahal seharusnya buku pelajaran sejarah menumbuhsuburkan rasa nasionalisme.
Dalam pertemuan dengan Kemendukbud, LP Ma'arif PBNU menuntut tiga hal. Pertama, Kemendikbud menarik buku ajar tersebut dari peredaran dan menghentikan pencetakan buku itu untuk murid maupun guru.
Kedua, menuntut buku itu direvisi dengan melibatkan LP Ma'arif PBNU. Ketiga, meminta pemerintah melakukan mitigasi untuk mencegah penulisan buku yang tidak sesuai fakta dan mendiskreditkan NU dengan melibatkan LP Ma'arif PBNU.
"Alhamdulillah semua tuntutan LP Ma'arif NU dipenuhi," kata Arifin.
Pertemuan pengurus LP Ma'arif PBNU dan pejabat Kemendikbud juga dihadiri oleh Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Masduki Baedowi dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Didik Suhardi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
