Wacana Legalisasi Komunisme adalah Fitnah Keji

medcom.id, Jakarta: Anggota Tim Ahli Joko Widodo dan Jusuf Kalla, Siti Musdah Mulia, menyatakan ada pihak-pihak yang sengaja menyebarkan kebohongan dengan menuduh apabila pasangan nomor urut dua memenangi Pemilu Presiden 2014 akan melegalisasi PKI dengan mencabut Tap MPRS No. XXV/1966. "Isu itu sengaja digulirkan sebagai kampanye hitam untuk mengganggu proses kampanye dan mengganggu kondisi internal tim kampanye Jokowi-JK," kata Musdah di Jakarta, Sabtu (5/7/2014). Dia menyatakan isu legalisasi komunisme itu adalah kebohongan besar, fitnah keji yang tidak bertanggung jawab. "Bagaimana mungkin presiden mencabut TAP MPRS yang merupakan kewenangan MPR? Ini pelintirannya sudah terlalu jauh dan keji," tegasnya. Menurutnya, fitnah tersebut sangat merugikan. Apalagi ini dijadikan bahwa untuk mengembangkan seakan-akan PDI Perjuangan dan Jokowi adalah partai pengusung komunisme. "Menurut saya itu sama sekali tak benar. Itu sudah keterlaluan," tegasnya. Beragam kampanye hitam menerpa Jokowi yakni iklan RIP Jokowi, isu bahwa Jokowi adalah keturunan etnis Tionghoa dan diragukan keislamannya. Ada juga isu penghilangan sertifikasi guru, penghilangan raskin, dan yang paling mutakhir adalah isu legalisasi komunisme yang menimpa pasanganJokowi-JK. Isu komunisme itu bahkan sempat dihembuskan salah satu stasiun televisi yang dimiliki Tim Pemenangan Prabowo-Hatta Aburizal Bakrie, yakni TV One. Akibat ulah TV One kader PDI-P berunjuk rasa ke kantor pusat TV One. Kemarin, Dewan Pers menyatakan TV One bersalah atas dua pemberitaan terkait isu komunisme itu. Pemberitaan TV One dianggap menyalahi Kode Etik Jurnalistik dan melanggar pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik. Dewan Pers dalam putusannya mewajibkan TV One untuk meminta maaf kepada DPP PDI Perjuangan dan pemirsa serta memberikan hak jawab kepada partai itu. (*)