Jakarta: Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Abdul Rochman menyatakan akan tetap berada di garda depan terhadap radikalisme dan setiap usaha menggangu, mengganti bentuk negara menjadi Daulah Islamiyah atau khilafah.
"Presiden Jokowi telah menginstruksikan Menkopulhukam, Menhan, Mendagri, dan Menag untuk serius memerangi radikalisme. Masalah radikalisme ini sudah mengkhawatirkan," kata Abdul Rochman saat memberi keterangan pers di Jakarta, Kamis, 7 November 2019.
Menurut Adung, sapaan akrabnya, radikalisme agama yang berkembang minimal selama delapan tahun terakhir, menandakan bahwa negara sudah dalam kategori darurat radikalisme. "Kami minta pemerintah serius memerangi radikalisme, bukan sekadar narasi atau bahas simbol saja seperti pakaian. Substansinya yang penting," tegas dia.
Di sisi lain, kata Adung, dukungan GP Ansor terhadap pemerintah tersebut selalu didasarkan pada komitmen kerakyatan dan kebangsaan.
"Selama pemerintah memberikan keberpihakannya kepada komitmen tersebut, GP Ansor akan tetap menjadi mitra strategis. Dan sebaliknya, jika komitmen tersebut bergeser, GP Ansor yang akan pertama kali mengingatkan dan mengambil posisi yang berbeda," ungkap Adung.
Dia juga mengatakan, GP Ansor menolak kerja sama dalam bentuk apa pun dengan organisasi manapun yang dinilai mengedepankan kekerasan, melawan hukum, dan menginginkan berdirinya negara di luar NKRI.
"Kerja sama ini termasuk di dalamnya adalah kunjungan-kunjungan dan atau komunikasi yang berpretensi politik yang justru akan merusak ukhuwah nahdliyah di kemudian hari," pungkasnya.
Jakarta: Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Abdul Rochman menyatakan akan tetap berada di garda depan terhadap radikalisme dan setiap usaha menggangu, mengganti bentuk negara menjadi Daulah Islamiyah atau khilafah.
"Presiden Jokowi telah menginstruksikan Menkopulhukam, Menhan, Mendagri, dan Menag untuk serius memerangi radikalisme. Masalah radikalisme ini sudah mengkhawatirkan," kata Abdul Rochman saat memberi keterangan pers di Jakarta, Kamis, 7 November 2019.
Menurut Adung, sapaan akrabnya, radikalisme agama yang berkembang minimal selama delapan tahun terakhir, menandakan bahwa negara sudah dalam kategori darurat radikalisme. "Kami minta pemerintah serius memerangi radikalisme, bukan sekadar narasi atau bahas simbol saja seperti pakaian. Substansinya yang penting," tegas dia.
Di sisi lain, kata Adung, dukungan GP Ansor terhadap pemerintah tersebut selalu didasarkan pada komitmen kerakyatan dan kebangsaan.
"Selama pemerintah memberikan keberpihakannya kepada komitmen tersebut, GP Ansor akan tetap menjadi mitra strategis. Dan sebaliknya, jika komitmen tersebut bergeser, GP Ansor yang akan pertama kali mengingatkan dan mengambil posisi yang berbeda," ungkap Adung.
Dia juga mengatakan, GP Ansor menolak kerja sama dalam bentuk apa pun dengan organisasi manapun yang dinilai mengedepankan kekerasan, melawan hukum, dan menginginkan berdirinya negara di luar NKRI.
"Kerja sama ini termasuk di dalamnya adalah kunjungan-kunjungan dan atau komunikasi yang berpretensi politik yang justru akan merusak
ukhuwah nahdliyah di kemudian hari," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(HUS)
