BPOM Temukan Sarden Palsu dan Sejumlah Makanan Kemasan Tanpa Izin Edar

Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kembali melakukan Pengawasan Rutin Khusus Keamanan Pangan sepanjang Ramadan dan jelang Lebaran 2023. Dalam pengawasan itu, BPOM menemukan produk sarden kaleng palsu, sejumlah makanan tanpa izin edar, dan makanan mengandung bahan kimia obat (BKO). "Ini memang momennya. Dengan adanya peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap pangan sehingga menimbulkan juga banyak upaya orang-orang yang tidak berniat baik," kata Ketua Badan Pom Penny Lukito dalam konferensi pers Penyampaian Hasil Pengawasan Rutin Khusus Ramadan dan Jelang Idulfitri 1444 Hijriah di kantor BPOM, Jakarta, Senin, 17 April 2023. Dia menerangkan momen ramadan dan menjelang idulfitri memang kerap menjadi ladang oknum nakal untuk menyuplai bahan makanan dan obat yang tidak memiliki izin. Bahkan memiliki kandungan yang berbahaya. "Kegiatan pengawasan ini difokuskan pada produk pangan olahan terkemas Tanpa Izin Edar (TIE)/ilegal, kedaluwarsa, dan rusak di sarana peredaran, seperti importir, distributor, gudang e-commerce, dan ritel pangan, termasuk penjual parsel/hampers. Pengawasan juga ditargetkan pada peredaran Bahan Tambahan Pangan (BTP) dan bahan baku dalam pembuatan makanan atau minuman," papar Penny. Dibandingkan tahun lalu, cakupan sarana pengawasan khusus ramadan dan jelang idulfitri yang dilakukan Badan POM meningkat sebesar 34,33 persen. Sebanyak 2.555 sarana peredaran pangan olahan yang diperiksa, terdiri dari 2.195 sarana ritel, 337 gudang distributor, dan 12 gudang importir, termasuk 11 gudang e-commerce.   Hasil pengawasan memperlihatkan penurunan sarana peredaran pangan olahan yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) sebesar 21,16 persen dibandingkan tahun lalu. Dari hasil pemeriksaan sarana, BPOM menemukan 723 sarana (28,30 persen) yang menjual produk TMK berupa produk pangan TIE, kedaluwarsa, dan rusak. "Dari rincian tersebut 26,3 persen adalah sarana ritel dan lainnya gudang importir, distributor, dan gudang e-commerce. Jumlah total temuan produk pangan TMK sebanyak 3.674 item produk, yang diperkirakan bernilai Rp1.044.731.253," jelas Penny. Dia menerangkan jenis temuan pangan terbesar adalah pangan TIE sebanyak 73,28 persen yang banyak ditemukan di wilayah kerja UPT Bandung, Aceh Selatan, Tarakan, Banggai dan Jakarta. Temuan jenis pangan kedaluwarsa sebanyak 23,34 persen ditemukan di wilayah kerja UPT di Kabupaten Ende, Manokwari, Sofifi, Baubau, dan Kabupaten Sangihe berupa bumbu dan kondimen, BTP, minuman serbuk berperisa, minuman berperisa berkarbonasi, dan mi instan. Sementara untuk temuan jenis pangan rusak sebanyak 3,38 persen banyak ditemukan di wilayah kerja Manokwari, Makassar, Mamuju, Kabupaten Manggarai Barat, dan Gorontalo berupa kental manis, susu Ultra High Temperature (UHT)/steril, ikan dalam kaleng, minuman mengandung susu, dan cokelat. BPOM telah menindaklanjuti seluruh hasil pengawasan dengan melakukan langkah-langkah penanganan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Tindak lanjut ini, kata dia, termasuk melakukan pengamanan dan menginstruksikan retur/pengembalian produk kepada supplier produk TIE, serta pemusnahan terhadap produk yang rusak dan kedaluwarsa. Sementara itu, hasil pengawasan patroli siber selama pelaksanaan pengawasan rutin khusus ramadan ditemukan 16.679 tautan yang menjual produk TIE pada platform e-commerce dan media sosial. BPOM telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA) untuk melakukan penurunan konten terhadap link yang teridentifikasi menjual produk TIE. Untuk pengawasan terhadap pangan jajanan buka puasa (takjil), Penny menyebut pihaknya telah melakukan sampling dan pengujian cepat terhadap kemungkinan kandungan bahan yang dilarang digunakan pada pangan, yaitu formalin, boraks, dan pewarna yang dilarang untuk pangan (rhodamin B dan methanyl yellow). Dari 8.599 sampel yang diperiksa, sebanyak 101 sampel (1,17 persen) mengandung bahan yang dilarang digunakan pada pangan, yaitu formalin (0,57 persen), rhodamin B (0,33 persen), dan boraks (0,29 persen). Hasil ini juga menunjukkan penurunan takjil yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebanyak 7,3 persen (109 sampel pada Tahun 2022). “Penurunan tersebut tidak lepas dari upaya BPOM bersama lintas sektor terkait melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), Program Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), Program Pasar Aman Berbasis Komunitas, serta pendampingan kepada pelaku usaha di sarana produksi dan peredaran”, jelas Penny. Untuk mengurangi jumlah pangan TIE yang beredar, pihaknya, kata dia, siap berperan aktif membimbing dan memfasilitasi pelaku usaha, termasuk Usaha Mikro Kecil (UMK) melalui pendampingan untuk membantu proses dan pemenuhan persyaratan pendaftaran produk pangan olahan. Kepala BPOM mengimbau masyarakat agar tidak membeli produk tersebut. “Untuk produk impor tanpa izin edar, BPOM mengimbau agar masyarakat hati-hati saat membeli. Kita harus bangga produk buatan Indonesia. Indonesia juga memiliki produk serupa yang telah terdaftar dan tidak kalah kualitas maupun variasinya dibanding produk impor. Masyarakat juga sebaiknya memilih produk dengan label yang mencantumkan Informasi Nilai Gizi (ING), serta Logo Pilihan Lebih Sehat, sebagaimana diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2021 tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan,” jelas Kepala BPOM. Pelaku usaha pangan kembali diimbau untuk terus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, masyarakat juga diharapkan untuk lebih teliti dengan membaca dan memahami ING pada label pangan, sehingga dapat memilih dan mengonsumsi pangan secara seimbang, serta selalu menerapkan Cek KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa). (dinda shabrina) Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id