Jakarta: Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan pemerintah akan menyiapkan diri menyambut keputusan pengembalian kuota haji hingga 100 persen. Hal itu disampaikan Ma'ruf usai menghadiri Haul ke-51 Al Maghfurlah Mama KH TB Muhammad Falak Abbas di Bogor, Jawa Barat, Sabtu malam, 7 Januari 2023.
"Kalau soal kuota saya kira pada saatnya memang harus kembali (100 persen), karena kalau sudah keadaan normal kan kembali ke normal," kata Ma'ruf melansir Antara, Minggu, 8 Januari 2023.
Ma'ruf mengatakan Indonesia pernah mendapatkan kuota haji sampai 210 ribu orang. Karena itu, kata dia, pemerintah harus menyiapkan diri untuk memberangkatkan sesuai kuota itu.
Dia menekankan penanganan haji bukan perkara mudah. Penetapan ongkos haji, menurut dia, juga harus lebih rasional agar subsidi yang diberikan tidak terlalu besar dan membuat dana haji tergerus.
"Jangan sampai (dana) pokoknya habis, karena akan menyulitkan nanti ke belakang. Karena itu (ongkos haji) harus dirasionalisasi agar berkelanjutan, jadi sustainability-nya harus dijaga," jelas Ma'ruf.
Lebih jauh terkait kewajiban jemaah haji untuk menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Wapres memandang hal itu tidak ada masalah sepanjang membawa kebaikan untuk jemaah.
"Memang harus siap untuk melaksanakan itu. Memang pada awalnya tentu kaget tetapi ketika itu ada jaminan yang bagus, yang baik untuk kebaikan jemaah, saya kira itu seharusnya bisa diterima. Kita lihat nanti perkembangannya," ujar dia.
Jakarta: Wakil Presiden (
Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan pemerintah akan menyiapkan diri menyambut keputusan pengembalian kuota haji hingga 100 persen. Hal itu disampaikan Ma'ruf usai menghadiri Haul ke-51 Al Maghfurlah Mama KH TB Muhammad Falak Abbas di Bogor, Jawa Barat, Sabtu malam, 7 Januari 2023.
"Kalau soal kuota saya kira pada saatnya memang harus kembali (100 persen), karena kalau sudah keadaan normal kan kembali ke normal," kata
Ma'ruf melansir
Antara, Minggu, 8 Januari 2023.
Ma'ruf mengatakan Indonesia pernah mendapatkan kuota haji sampai 210 ribu orang. Karena itu, kata dia, pemerintah harus menyiapkan diri untuk memberangkatkan sesuai kuota itu.
Dia menekankan penanganan haji bukan perkara mudah. Penetapan ongkos haji, menurut dia, juga harus lebih rasional agar subsidi yang diberikan tidak terlalu besar dan membuat dana haji tergerus.
"Jangan sampai (dana) pokoknya habis, karena akan menyulitkan nanti ke belakang. Karena itu (ongkos haji) harus dirasionalisasi agar berkelanjutan, jadi sustainability-nya harus dijaga," jelas Ma'ruf.
Lebih jauh terkait kewajiban jemaah haji untuk menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Wapres memandang hal itu tidak ada masalah sepanjang membawa kebaikan untuk jemaah.
"Memang harus siap untuk melaksanakan itu. Memang pada awalnya tentu kaget tetapi ketika itu ada jaminan yang bagus, yang baik untuk kebaikan jemaah, saya kira itu seharusnya bisa diterima. Kita lihat nanti perkembangannya," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
