70 Persen Masalah Peradilan Bermula dari Administrasi

Jakarta: Mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) Suparman Marzuki menilai 70 persen masalah di peradilan Indonesia bermula dari administrasi. Tahapan ini diduga menjadi celah terjadinya tindak pidana korupsi. "Lebih dari 70% persoalan peradilan di Indonesia itu awal ujungnya itu ada di administrasi peradilan. Mulai dari pendaftaran perkara, pencatatan, distribusi, jadwal sidang akan dilakukan, panitera pengganti, ruang sidang, surat panggilan sidang, dan seterusnya," kata Suparman dalam dalam diskusi virtual bertajuk 'Menakar Problematika Lembaga Peradilan dan Strategi di Masa Mendatang', Minggu, 26 April 2020. Suparman mengatakan semua tahapan itu memiliki implikasi terhadap proses berjalannya perkara hingga diputus pengadilan. Orang yang mengisi pos-pos tersebut mesti memiliki integritas yang baik. "Karena ini adminitrasi peradilan yang menuntut kerahasian, menuntut integritas yang tinggi. Jadi tidak bisa diberikan kepada sembarang orang," ujar Suparman. Baca: Pemidanaan Koruptor Mesti Fokus Ganti Rugi ke Negara Dia menilai saat ini di Indonesia belum memiliki sistem administrasi peradilan yang mumpuni. Untuk itu, ini menjadi tugas besar bagi pimpinan baru Mahkamah Agung (MA) membenahi sistem administrasi peradilan. "Jadi problem administrasi peradilan ini salah satu poin krusial oleh MA hingga di pengadilan," ucap Suparman. Celah koruptor bermain Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mencontohkan ketika sistem administrasi itu menjadi celah korupsi. Celah itu muncul ketika saat mendaftarkan perkara dan penentuan majelis hakim yang diharapkan para koruptor meringankan hukuman mereka. "Banyak kasus-kasus tangkap tangan yang dilakukan KPK sering kali dengan jual beli putusan, yang mana hakim. Entah melalui pegawai pengadilan yang mana itu menjanjikan kepada terdakwa. Bahwa putusan seperti apa yang diinginkan dengan iming-iming rupiah atau uang," tegas Kurnia. Kurnia meminta MA menerapkan perspektif tentang pemberantasan korupsi terhadap hakim-hakim ad hoc yang menangani perkara rasuah. Dengan demikian, upaya pemberantasan korupsi bisa semakin maksimal di tingkat peradilan. "Maka dari itu, penting kedepan kita memerlukan ada guardline arahan seruan dari ketua MA untuk benar-benar bisa menerapkan perspektif soal pemberantasan korupsi," ujar Kurnia.