Pemidanaan Koruptor Mesti Fokus Ganti Rugi ke Negara

Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW) berharap Mahkamah Agung (MA) yang segera dinahkodai M Syarifuddin merubah perspektif putusan koruptor. Mempertimbangkan kerugian negara mesti diutamakan, disamping pemidanaan penjara. "Tidak hanya fokus pada pemidanaan penjara saja, tapi ada isunya lebih besar yaitu isu pemulihan kerugian keuangan negara atau asset recovery," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam diskusi virtual bertajuk 'Menakar Problematika Lembaga Peradilan dan Strategi di Masa Mendatang', Minggu, 26 April 2020. ICW mencatat, dari total 1.019 perkara korupsi dengan 1.125 terdakwa kerugian negara mencapai Rp12 triliun. Sementara uang pengganti hanya dijatuhkan hanya terkumpul senilai Rp780 miliar. "Praktis kurang dari 10 persen kerugian keuangan negara bisa dipulihkan kembali. Harusnya ke depan memang pemberian efek jera yang maksimal itu dibutuhkan dengan cara pemidanaan penjara yang maksimal berdasarkan pasal-pasal yang tercantum dalam surat dakwaan," kata Kurnia. Baca: Ketua MA Baru Diharap Berintegritas Rata-rata hukuman terpidana korupsi juga belum membaik dari tahun ke tahun. Kurnia mengatakan vonis koruptor hanya menyentuh 2 tahun 7 bulan penjara. "Itu hasil pemantauan dari 1.019 perkara dari rentan waktu Januari - Desember 2019," ucap Kurnia. Pencabutan hak politik Tak hanya menyoal kerugian negara, pencabutan hak dipilih dalam jabatan politik juga dinilai penting. ICW meminta agar tak ada yang menyandingkan pencabutan hak politik dengan isu melanggar hak asasi manusia (HAM). Kurnia menjelaskan ketika jaksa dari KPK atau kejaksaan itu menuntut untuk pencabutan hak politik, hakim masih mengatakan dalam putusan pelanggaran HAM. "Ini penting bagi ketua MA yang baru untuk memberikan perspektif kepada hakim hakim di tingkat pertama, ataupun tingkatan banding. Bahwa pencabutan hak politik itu tidak melanggar HAM," ujar Kurnia.