Jakarta: Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengungkap akar masalah dari seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Dia menilai persoalan itu disebabkan jumlah bangku sekolah yang terbatas.
"Akar permasalahannya adalah jumlah bangku yang tersedia dengan jumlah siswa yang tidak sama. Betul ya. Nah inilah yang harus kita selesaikan," ujar Anies di Pos Bloc, Jakarta Pusat, Sabtu, 29 Juli 2023.
Anies meminta pemerintah dapat memastikan jumlah bangku kelas 1 SD sama dengan bangku kelas 1 SMP. Hal serupa juga diberlakukan untuk kelas 1 SMA dan SMK.
"Kalau jumlah bangkunya sama, insyallah persoalan-persolan seperti ini (PPDB) akan bisa terselesaikan," bebernya.
Bakal Calon Presiden (Bacapres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KKP) itu menekankan selama jumlah kursi yang tak sesuai dengan jumlah peserta didik, maka persoalan PPBD terus terjadi. Ia menyarankan pemerintah dapat membuat SMP hingga SMK instruksi presiden (inpres) untuk pemerataan pendidikan.
"Kalau jumlah bangku itu sama, maka angka partisipasi juga akan meningkat," jelasnya.
Polemik PPDB terjadi di sejumlah daerah. Di antaranya di Jawa Barat yang berujung pada pembatalan keikutsertaan 4.791 siswa dalam PPDB.
Mereka dibatalkan karena memalsukan alamat tempat tinggal. Mereka sengaja memalsukan domisili agar lolos PPDB dari jalur zonasi.
Jakarta: Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud)
Anies Baswedan mengungkap akar masalah dari seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Dia menilai persoalan itu disebabkan jumlah bangku sekolah yang terbatas.
"Akar permasalahannya adalah jumlah bangku yang tersedia dengan jumlah siswa yang tidak sama. Betul ya. Nah inilah yang harus kita selesaikan," ujar Anies di Pos Bloc, Jakarta Pusat, Sabtu, 29 Juli 2023.
Anies meminta pemerintah dapat memastikan jumlah bangku kelas 1 SD sama dengan bangku kelas 1 SMP. Hal serupa juga diberlakukan untuk kelas 1 SMA dan SMK.
"Kalau jumlah bangkunya sama, insyallah persoalan-persolan seperti ini (
PPDB) akan bisa terselesaikan," bebernya.
Bakal Calon Presiden (Bacapres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KKP) itu menekankan selama jumlah kursi yang tak sesuai dengan jumlah peserta didik, maka persoalan PPBD terus terjadi. Ia menyarankan pemerintah dapat membuat SMP hingga SMK instruksi presiden (inpres) untuk pemerataan pendidikan.
"Kalau jumlah bangku itu sama, maka angka partisipasi juga akan meningkat," jelasnya.
Polemik PPDB terjadi di sejumlah daerah. Di antaranya di Jawa Barat yang berujung pada pembatalan keikutsertaan 4.791 siswa dalam PPDB.
Mereka dibatalkan karena memalsukan alamat tempat tinggal. Mereka sengaja memalsukan domisili agar lolos PPDB dari jalur zonasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
