Potret Ibu Kota, Jakarta. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Potret Ibu Kota, Jakarta. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Plus Minus Dampak Pemindahan Ibu Kota

Nur Azizah • 06 Juli 2017 09:01
medcom.id, Jakarta: Wacana pemindahan Ibu Kota negara kembali mencuat. Pemindahan Ibu Kota tentu memiliki sisi positif dan negatif.
 
Penggagas Tim Perancang Visi Indonesia 2033 Andrinof Chaniago pun mengakui pemindahan Ibu Kota tentu takkan terlepas dari dampak baik dan buruk.
 
Andrinof bilang, dampak baiknya yakni pembangunan dan ekonomi di Indonesia bisa tumbuh merata. Sedangkan dampak buruknya menurut dia adalah anggaran negara bisa membengkak. Namun, Andrinof tak menilai hal tersebut sebagai dampak negatif.

"Fasilitas umum akan pindah dan biaya jadi banyak. Itu kan investasi. Kalau anggaran yang digunakan untuk pemanfaatan yang lebih besar maka lebih baik," kata Andrinof pada Metrotvnews.com, di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis 6 Juli 2017.
 
Ia mengatakan, untuk mengeluarkan anggaran, biasanya perencana publik memakai analisis Cost and Benefit
 
"Dengan harga sekian manfaatnya apa saja. Saya tidak lihat dampak negatifnya," tutur dia.
 
Dirinya memperkirakan, pemindahan Ibu Kota negara ke Kalimantan, seperti yang diwacanakan, harus merogoh kocek dalam-dalam. Setidaknya, negara harus memiliki uang sekitar Rp100 triliun.
 
Indonesia harus menyisihkan uang Rp100 triliun sampai 10 tahun mendatang. Kendati keluar duit banyak, lanjut dia, apa yang didapat Indonesia akan sebanding.
 
"Rp100 triliun itu untuk pembangunan yang harus dikover pemerintah. Untuk infrastruktur dan pembangunan gedung," jelas Andrinof.
 
Sebelumnya, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menargetkan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan akan bisa mulai diimplementasikan pada 2018.
 
Mantan Menteri Keuangan ini menjelaskan, pemindahan pusat pemerintahan salah satunya bertujuan untuk perbaikan kesenjangan di Jawa dan luar Jawa serta menciptakan pusat pertumbuhan baru, sesuai dengan mandat Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan pemerataan ekonomi dan tidak bertumpu di Jawa semata.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SCI)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

>