Ilustrasi/MTVN
Ilustrasi/MTVN

Lima Tuntutan Jaringan Buruh Migran di Peringatan May Day

Nasional hari buruh
Suci Sedya Utami • 01 Mei 2017 05:34
medcom.id, Jakarta: Ratusan ribu buruh akan menggelar aksi di Jabodetabek dalam memperingati hari buruh sedunia yang jatuh pada 1 Mei setiap tahunnya atau dikenal May Day.
 
Dalam peringatan tersebut, Jaringan Buruh Migran (JBM) mendesak pemerintah melakukan lima tuntutan yang mereka layangkan. Pertama, memastikan terkait para pekerja migran yang bekerja di luar negeri dengan tujuan mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak.
 
"Pemerintah harus menyediakan segala macam tools perlindungan, mulai dari kegiatan pendidikan seperti bimbingan teknis dan kejuruan, kebijakan pendidikan yang mengarahkan seluruh WNI untuk mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak," kata Sekretaris Nasional JBM Savitri Wisnu di Gedung LBH, Jakarta Pusat, Minggu 30 April 2017.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kedua, serius memperbaiki tata kelola pelayanan dan perlindungan pekerja migran di seluruh dunia mulai dari pelayanan job order, informasi mengenai black list agency, layanan pengurusan dokumen kerja, layanan penanganan kasus mulai dari hotline hingga penangan kasus secara litigasi dan nonlitigasi dengan prinsip berprespektive pada korban, nondiskriminasi, transparansi, cepat, akuntable dan berkeadilan.
 
Ketiga, serius dalam membahas isi revisi UU 39 Tahun 2004 sesuai dengan prinsip perlindungan secara menyeluruh berdasarkan konvensi PBB 1990 dan CEDAW.
 
Savitri bilang revisi tersebut harus menjamin hak dan perlindungan bagi pekerja migran dengan berdasarkan prinsip pemenuhan kepada HAM, keadilan, nondiskriminatif, kesetaraan.
 
Lalu meminimalisir peran berlebihan pada PPTKIS dan menyerahkan tanggungjawab yang lebih besar pada negara. Serta menjamin dan memastikan adanya tata kelola migrasi yang aman bagi pekerja migran termasuk di dalamnya adanya mekanisme koordinasi dan sinkronisasi antara pusat dan daerah agar tidak saling tumpang tindih.
 
"Negara harus benar-benar hadir melayani dan melindungi buruh migran dan tidak lagi menyerahkan tanggung jawab pada swasta," jelas Savitri.
 
Keempat memasukkan RUU Perlindungan Pekerja Indonesia ke dalam prolegnas prioritas agar segera dibahas dan disahkan sebagai bentuk pengakuan terhadap pekerja rumah tangga (PRT).
 
Terakhir yakni meratifikasi konvensi ILO 189 tentang kerja layak bagi PRR dan meratifikasi konvensi ILO 188 tengang pekerjaan dalam penangkapan ikan.
 
(DEN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif