medcom.id, Jakarta: Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) memandang tata kelola rumah sakit perlu diperbaiki. Terlebih, belakangan kasus Tiara Debora Simanjorang yang terpaksa menghembuskan napas terakhir akibat ditelantarkan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres memicu respons keras publik.
"Pada prinsipnya, yang perlu diperbaiki itu adalah tata kelola rumah sakit. Karena kalau tidak, akan terjadi dorong-mendorong kesalahan," ujar Ketua Umum PB ID Ilham Oetama Marsis, Senin 11 September 2017.
Ilham menjelaskan, dalam regulasi, baik perundang-undangan maupun peraturan menteri sudah memberikan peluang, orang kurang mampu punya hak yang sama dalam mendapatkan perawatan. Apalagi, ketika pasien dalam keadaan kritis. Rumah sakit, tegas dia, seharusnya bisa memberikan pelayanan terbaik menangani pasien.
Ilham menegaskan, peristiwa yang menimpa bayi Debora seharusnya tak perlu terjadi. Sudah bekerja sama dengan BPJS atau tidak, seharusnya menjadi belakangan.
"Mau itu bekerjasama dengan BPJS atau tidak, sudah kewajiban dokter dan rumah sakit memberikan perawatan. Bukan hanya penanganan saja tetapi juga memberikan fasilitas kesehatan yang dimiliki rumah sakit. Masalah uang muka, administrasi nomor dua," tegas dia.
Ilham mengatakan, IDI belum menentukan sikap karena peninjauan langsung belum dilakukan. Pihaknya akan memanggil dokter yang menangani bayi Debora untuk dimintai keterangan.
"Pemberian sanksi akan kami berikan jika terbukti melanggar kode etik dokter," ucap dia.
medcom.id, Jakarta: Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) memandang tata kelola rumah sakit perlu diperbaiki. Terlebih, belakangan kasus Tiara Debora Simanjorang yang terpaksa menghembuskan napas terakhir akibat ditelantarkan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres memicu respons keras publik.
"Pada prinsipnya, yang perlu diperbaiki itu adalah tata kelola rumah sakit. Karena kalau tidak, akan terjadi dorong-mendorong kesalahan," ujar Ketua Umum PB ID Ilham Oetama Marsis, Senin 11 September 2017.
Ilham menjelaskan, dalam regulasi, baik perundang-undangan maupun peraturan menteri sudah memberikan peluang, orang kurang mampu punya hak yang sama dalam mendapatkan perawatan. Apalagi, ketika pasien dalam keadaan kritis. Rumah sakit, tegas dia, seharusnya bisa memberikan pelayanan terbaik menangani pasien.
Ilham menegaskan, peristiwa yang menimpa bayi Debora seharusnya tak perlu terjadi. Sudah bekerja sama dengan BPJS atau tidak, seharusnya menjadi belakangan.
"Mau itu bekerjasama dengan BPJS atau tidak, sudah kewajiban dokter dan rumah sakit memberikan perawatan. Bukan hanya penanganan saja tetapi juga memberikan fasilitas kesehatan yang dimiliki rumah sakit. Masalah uang muka, administrasi nomor dua," tegas dia.
Ilham mengatakan, IDI belum menentukan sikap karena peninjauan langsung belum dilakukan. Pihaknya akan memanggil dokter yang menangani bayi Debora untuk dimintai keterangan.
"Pemberian sanksi akan kami berikan jika terbukti melanggar kode etik dokter," ucap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
