Jemaah mengelilingi Kakbah. Foto: Media Center Haji Kemenag 2022.
Jemaah mengelilingi Kakbah. Foto: Media Center Haji Kemenag 2022.

Kenaikan Biaya Haji Dinilai Tepat Guna Hindari Skema Ponzi

Arga sumantri • 22 Januari 2023 19:04
Jakarta: Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) sebesar Rp69 juta. Angka ini dinilai sebagai respons prinsip keadilan dalam penyelenggaraan ibadah haji dihubungkan dengan aneka perubahan fiskal tingkat nasional maupun global.
 
Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Asep Saipudin Jahar menilai usulan kenaikan BPIH ini sangat rasional dan tepat serta menghindari jebakan skema ponzi. Bila dilihat dari nilai manfaat (NM) dana jemaah haji berdasarkan data BPKH 2010-2022, tampak pemberian nilai manfaat dana haji tidak mencerminkan nilai riil.
 
"Sebagai contoh, dalam waktu empat tahun 2010-2014 (NM 2010 Rp4,45 juta; NM 2014 Rp19,24 juta), nilai manfaatnya di atas 400 persen. Ini mustahil. Inilah yang menjadi kekhawatirannya sehingga kecenderungan skema ponzi dalam penggunaan nilai manfaat dana haji," kata Asep dalam keterangannya, Minggu, 22 Januari 2023.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia menyebut tidak ada alasan apa pun yang dapat membenarkan skema Ponzi. Sebab, ada unsur ketidakadilan dan berbahaya untuk jangka panjang. Asep menegaskan kenaikan BPIH menjadi penting sehingga biaya untuk berhaji didasarkan pada kebutuhan riil dan subsidi pemerintah, serta terhindar dari penyalahgunaan keuangan.
 

Baca: Kemenag Sebut Usulan Biaya Haji Berkeadilan dan Proporsional


Dia mencontohkan kasus yang menimpa calon jemaah umrah First Travel. Menurut dia, kasus itu akibat skema ponzi yang tidak boleh terulang lagi. Harga murah yang ditawarkan First Travel, menurutnya, ternyata perusahaan mempraktikkan skema Ponzi dalam pengaturan uang jemaahnya.
 
"Perputaran uang secara sepihak yang tidak transparan sama halnya dengan menginvestasikan uang tanpa persetujuan dari pendaftar," kata Pembina Lazisnu Tangsel ini.
 
Dia menyarankan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama melakukan aneka pengawasan yang komprehensif untuk menghindari kasus penggelapan dana jamaah haji. Masa tunggu haji yang lama, kata dia, jangan lantas dijadikan alasan bagi para oknum untuk merauk keuntungan dari dana haji yang mengendap sembari menunggu pelunasan.
 
"Bagi perusahaan travel yang kedapatan melakukan itu, maka harus ditindak tegas," ujar lulusan Universitas Leipzig Jerman ini.
 
Factor lainnya, menurut Asep, adalah istithoah dan keadilan. Dana haji yang relatif kurang rasional menjadikan penumpukan para calon jemaah hingga puluhan tahun. 
 
"Jika hal ini tidak dibenahi akan berakibat pada spekulasi dana pada satu sisi dan masa tunggu yang tidak rasional. Langkah Kemenag untuk menaikan ongkos BPIH dengan landasan rasionalisasi ini perlu diapresiasi," ujar dia.
 
(AGA)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif