Jakarta: Berbagai persoalan yang mendera tenaga kerja Indonesia di luar negeri seakan tak pernah habis. Belum reda kasus hukuman pancung di Arab Saudi, muncul lagi kabar dua orang TKI masing-masing berasal dari Brebes, Jawa Tengah, dan Indramayu, Jawa Barat, hilang kontak dengan keluarga selama bekerja di luar negeri.
Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo menilai persoalan TKI yang tak kunjung selesai tak lepas dari kemampuan komunikasi TKI yang sangat terbatas saat berada di luar negeri.
Ketidakmampuan TKI dalam berkomunikasi selama di negara asing membuat mereka rentan mengalami isolasi sehingga ketika keluarga melaporkan kehilangan, sulit bagi pemerintah Indonesia melakukan pelacakan.
"Hukum keimigrasian Timur Tengah yang disebut kafala system, ketika mereka mempekerjakan TKI dia merasa memiliki hak untuk melakukan apa pun termasuk memindahkan TKI ke tempat lain. Dan benar seperti perbudakan modern," katanya, dalam Newsline, Rabu, 11 April 2018.
Sering kali, kata Wahyu, majikan yang mempekerjakan TKI selain menyita dokumen terkait juga membatasi komunikasi mereka dengan keluarga hanya agar bisa menguasai TKI tersebut secara maksimal layaknya budak.
Bahkan, TKI tidak bisa kembali ke Tanah Air jika tidak mendapatkan persetujuan dari majikan. "Inilah alasan masih banyak TKI yang overstayed," ungkap Wahyu.
Wahyu mengatakan pemerintah telah menempuh berbagai cara untuk memberikan perlindungan terhadap TKI. Salah satunya melalui moratorium.
Sayangnya, kebijakan moratorium dianggap sebagai hal yang dilematis. Pemerintah ingin menghentikan distribusi pekerja ke negara lain misalnya Arab Saudi, namun di sisi lain animo masyarakat Indonesia untuk berangkat ke sana masih sangat tinggi.
"Inilah kenapa masih banyak kebocoran-kebocoran. Yang ke negara Timur Tengah misalnya, mereka diimingi bisa berangkat haji makanya tetap berangkat dengan segala risiko. Padahal situasinya tidak sesuci apa yang digambarkan oleh wilayah tersebut," ungkap Wahyu.
Jakarta: Berbagai persoalan yang mendera tenaga kerja Indonesia di luar negeri seakan tak pernah habis. Belum reda kasus hukuman pancung di Arab Saudi, muncul lagi kabar dua orang TKI masing-masing berasal dari Brebes, Jawa Tengah, dan Indramayu, Jawa Barat, hilang kontak dengan keluarga selama bekerja di luar negeri.
Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo menilai persoalan TKI yang tak kunjung selesai tak lepas dari kemampuan komunikasi TKI yang sangat terbatas saat berada di luar negeri.
Ketidakmampuan TKI dalam berkomunikasi selama di negara asing membuat mereka rentan mengalami isolasi sehingga ketika keluarga melaporkan kehilangan, sulit bagi pemerintah Indonesia melakukan pelacakan.
"Hukum keimigrasian Timur Tengah yang disebut kafala system, ketika mereka mempekerjakan TKI dia merasa memiliki hak untuk melakukan apa pun termasuk memindahkan TKI ke tempat lain. Dan benar seperti perbudakan modern," katanya, dalam
Newsline, Rabu, 11 April 2018.
Sering kali, kata Wahyu, majikan yang mempekerjakan TKI selain menyita dokumen terkait juga membatasi komunikasi mereka dengan keluarga hanya agar bisa menguasai TKI tersebut secara maksimal layaknya budak.
Bahkan, TKI tidak bisa kembali ke Tanah Air jika tidak mendapatkan persetujuan dari majikan. "Inilah alasan masih banyak TKI yang overstayed," ungkap Wahyu.
Wahyu mengatakan pemerintah telah menempuh berbagai cara untuk memberikan perlindungan terhadap TKI. Salah satunya melalui moratorium.
Sayangnya, kebijakan moratorium dianggap sebagai hal yang dilematis. Pemerintah ingin menghentikan distribusi pekerja ke negara lain misalnya Arab Saudi, namun di sisi lain animo masyarakat Indonesia untuk berangkat ke sana masih sangat tinggi.
"Inilah kenapa masih banyak kebocoran-kebocoran. Yang ke negara Timur Tengah misalnya, mereka diimingi bisa berangkat haji makanya tetap berangkat dengan segala risiko. Padahal situasinya tidak sesuci apa yang digambarkan oleh wilayah tersebut," ungkap Wahyu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
