Pemerintah Siapkan Sistem Satu Data Vaksinasi Covid-19

Jakarta: Pemerintah terus berusaha menahan laju penularan covid-19. Salah satunya, mempersiapkan program vaksinasi dengan sebaik-baiknya. Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Erick Thohir, memastikan perjalanan pelaksanaan vaksinasi covid-19 transparan. Pemerintah terus berkoordinasi dengan para pakar seperti, ITAGI, dan IDI untuk menyosialisasikan vaksinasi tersebut. "Semua kita libatkan, karena ini merupakan faktor terpenting dalam penanganan covid-19, yaitu penyelamatan terhadap manusia. Dalam rangka transparansi pelaksanaan vaksinasi covid-19, pemerintah juga menyiapkan infrastuktur sistem satu data," kata Erick dalam acara webinar dengan tema 'Kesiapan Infrastruktur Data Vaksinasi Covid-19', Selasa, 24 November 2020. Terdapat lima tujuan utama dalam membangun sistem informasi pelaksanaan vaksin covid-19. Pertama mengintegrasikan data dari berbagai sumber menjadi satu. Kedua, menyaring data individu penerima vaksin prioritas. Baca: Satgas: Kenaikan Jumlah Pasien, Peringatan Penanganan Covid-19 Ketiga, membangun aplikasi pendaftaran vaksin baik program pemerintah maupun program mandiri. Keempat, memetakan suplai dan distribusi vaksin dengan lokasi vaksin. Terakhir, memonitor hasil pelaksanaan vaksinasi. Direktur Digital Healthcare PT Bio Farma (Persero), Soleh Ayubi, mengakui proses pelaksanaan vaksinasi covid-19 tidak mudah. Apalagi, program vaksinasi baru pertama kali dilakukan bidang pelayanan kesehatan Tanah Air. "Proses ini akan melibatkan banyak pihak, apalagi melihat alur waktu dan jumlah yang akan divaksinasi itu luar biasa besar. Tentunya semua proses ini akan mengikuti berbagai regulasi seperti, regulasi Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Makanan dan Obat (BPOM), Kementerian Komunikasi dan Informasi, serta dukungan aparat keamanan," kata Soleh. Pemerintah akan memanfaatkan teknologi untuk menggelar pelaksanaan vaksinasi covid-19 ini. Tujuan penggunaan teknologi ini adalah menghindari kesalahan serta mempercepat proses. "Proses-proses yang sebelumnya lama seperti, proses pendaftaran dan verifikasi, bisa dilakukan secara cepat. Dan yang terakhir kita berupaya menjaga kualitas, baik itu kualitas vaksinnya maupun kualitas pelayanannya," kata dia.     Sementara itu, Direktur Digital Bisnis PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, Fajrin Rasyid, menyebut seluruh data penerima vaksin covid-19 menjadi prioritas. Saat ini data sedang dalam tahap pencocokkan dan pengintegrasian antarkementerian dan lembaga terkait. "Kita sedang mengintegrasikan data dari berbagai sumber seperti, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, TNI, dan Polri. Sistem ini nanti akan bisa memberikan data baik untuk program vaksin covid-19 pemerintah maupun program mandiri. Apabila sudah terdaftar dalam satu sistem, nanti tidak bisa terduplikasi atau terdaftar dalam sistem lainnya, sehingga mengurangi kemungkinan duplikasi dan memberikan vaksin lebih tepat sasaran," kata Fajrin. Baca: Pakar: 3M Kunci Selamat di Libur Akhir Tahun Sistem satu data ini telah disimulasikan sebanyak dua kali di tempat terpisah. Simulasi pertama dilakasanakan di Puskesmas Tanah Sareal, Kota Bogor pada Rabu, 18 November 2020 yang dihadiri Presiden Joko Widodo. Simulasi kedua dilakukan di Puskesmas Cikarang, Bekasi pada Kamis, 19 November 2020 yang dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin. "Presiden menyampaikan secara umum sistem ini sudah berjalan baik. Tentu ada satu dua masukan sehingga terus kita kembangkan," lanjut Fajrin. Bio Farma dan anak perusahaannya mendapat mandat untuk melakukan pengadaan, pengemasan, dan pendistribusian vaksin covid-19. Momentum ini menjadi lompatan bagi industri layanan kesehatan di Indonesia. Pemerintah telah menyiapkan dua skema vaksinasi. Pertama skema vaksinasi bantuan pemerintah untuk tenaga kesehatan, pelayanan publik, TNI, Polri, Satpol PP, aparat hukum, dan peserta BPJS penerima bantuan iuran. Kedua vaksinasi yang biayanya ditanggung oleh masyarakat secara perorangan.