Jakarta: Presiden Joko Widodo meminta Muhammadiyah membantu pemerintah meyakinkan masyarakat ihwal keamanan vaksin covid-19. Penjelasan Muhammadiyah terkait keamanan vaksin diyakini membantu masyarakat terhindar dari berita hoaks.
"Pemerintah saat ini sedang mempersiapkan pemulihan kesehatan melalui vaksinasi. Saya berharap Muhammadiyah dapat ikut membantu memberikan penjelasan dan pemahaman yang benar agar masyarakat tidak mendapat informasi yang keliru atau hoaks yang merugikan," kata Jokowi dalam sambutan Milad ke-108 Muhammadiyah secara virtual, Rabu, 18 November 2020.
Jokowi menyampaikan saat ini, pemerintah tengah mengkaji keamanan, efektivitas, serta kehalalan vaksin. Pemerintah melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Majelis Ulama Indonesia.
"Semua kita persiapkan dengan cermat, hati-hati, dan matang. Agar masyarakat benar-benar aman dan bangsa kita bisa segera pulih dan bangkit," ujar Jokowi.
Baca: Jokowi Tak Mau Sosialiasi Vaksin Covid-19 Kendor
Sebelumnya, lembaga survei Populi Center mengungkap 40 persen warga Indonesia tidak bersedia divaksinasi. Alasannya beragam, mulai dari takut terjadi efek samping, belum percaya pada keampuhan vaksin, meragukan kehalalannya, dan beberapa lainnya tidak memberikan jawaban.
Guru Besar Fakultas Keokteran Universitas Indonesia Cissy Kartasasmita menyebut penolakan terhadap vaksin covid-19 menghambat terciptanya kekebalan kelompok atau herd immunity. Padahal, vaksin cara mencegah infeksi penyakit yang dinilai paling efisien dan efektif.
"Yang perlu diketahui pula, apabila kita melakukan imunisasi pada banyak orang maka akan timbul yang disebut dengan imunitas populasi atau dikenal dengan herd immunity. Ini akan melindungi orang lain yang belum atau tidak bisa diberi vaksin, seperti bayi atau orang dengan penyakit gangguan imun," kata Cissy seperti dikutip dari Covid19.go.id, Selasa, 17 November 2020.
Jakarta: Presiden Joko Widodo meminta Muhammadiyah membantu pemerintah meyakinkan masyarakat ihwal keamanan
vaksin covid-19. Penjelasan Muhammadiyah terkait keamanan vaksin diyakini membantu masyarakat terhindar dari berita hoaks.
"Pemerintah saat ini sedang mempersiapkan pemulihan kesehatan melalui vaksinasi. Saya berharap Muhammadiyah dapat ikut membantu memberikan penjelasan dan pemahaman yang benar agar masyarakat tidak mendapat informasi yang keliru atau hoaks yang merugikan," kata Jokowi dalam sambutan Milad ke-108 Muhammadiyah secara virtual, Rabu, 18 November 2020.
Jokowi menyampaikan saat ini, pemerintah tengah mengkaji keamanan, efektivitas, serta kehalalan vaksin. Pemerintah melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Majelis Ulama Indonesia.
"Semua kita persiapkan dengan cermat, hati-hati, dan matang. Agar masyarakat benar-benar aman dan bangsa kita bisa segera pulih dan bangkit," ujar Jokowi.
Baca:
Jokowi Tak Mau Sosialiasi Vaksin Covid-19 Kendor
Sebelumnya, lembaga survei Populi Center mengungkap 40 persen warga Indonesia tidak bersedia divaksinasi. Alasannya beragam, mulai dari takut terjadi efek samping, belum percaya pada keampuhan vaksin, meragukan kehalalannya, dan beberapa lainnya tidak memberikan jawaban.
Guru Besar Fakultas Keokteran Universitas Indonesia Cissy Kartasasmita menyebut penolakan terhadap vaksin
covid-19 menghambat terciptanya kekebalan kelompok atau
herd immunity. Padahal, vaksin cara mencegah infeksi penyakit yang dinilai paling efisien dan efektif.
"Yang perlu diketahui pula, apabila kita melakukan imunisasi pada banyak orang maka akan timbul yang disebut dengan imunitas populasi atau dikenal dengan
herd immunity. Ini akan melindungi orang lain yang belum atau tidak bisa diberi vaksin, seperti bayi atau orang dengan penyakit gangguan imun," kata Cissy seperti dikutip dari Covid19.go.id, Selasa, 17 November 2020.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)
