Menteri LHK Siti Nurbaya (kedua dari kiri) saat menjadi pembicara di Rakornas Forkopimda, Sentul, Bogor, Rabu, 13 November 2019. Foto: Kementerian LHK
Menteri LHK Siti Nurbaya (kedua dari kiri) saat menjadi pembicara di Rakornas Forkopimda, Sentul, Bogor, Rabu, 13 November 2019. Foto: Kementerian LHK

Kepala Daerah Diingatkan Soal Aturan Pengelolaan Hutan

Nasional kehutanan
Medcom • 13 November 2019 23:40
Bogor: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengingatkan para kepala daerah soal aturan pengelolaan kawasan hutan dan pemanfaatan hutan. Dua hal itu menjadi perhatiannya karena kerap diminta oleh kepala daerah.
 
"Saya pernah tes (para kepala daerah). Bila syarat-syarat dari pemohon izin sudah lengkap, maka sebetulnya dalam waktu 11 hari (perizinan) bisa selesai," kata Siti saat tampil dalam diskusi panel bertema Transformasi Ekonomi II, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), di Sentul, Bogor, Rabu, 13 November 2019.
 
Pada aspek penggunaan kawasan hutan, kata Siti, Kementerian LHK telah menyederhanakan proses perizinan. Seperti izin penggunaan untuk listrik, geothermal, waduk, dan fasilitas publik lain.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Jika tidak ada persoalan, proses izinnya akan singkat," ujarnya.
 
Lebih lanjut, dalam mengurus proses perizinan, pemerintah daerah juga harus bisa berinteraksi dengan baik. "Jadi, sudah banyak hal yang coba kita diperbaiki."
 
Kepada kepala daerah, Siti banyak menjelaskan soal kebijakan pembangunan bidang kehutanan dan lingkungan dalam perspektif transformasi ekonomi. Beberapa program nasional yang dilakukan oleh Kementerian LHK mengarah kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan mata pencaharian bagi masyarakat.
 
Dalam lima tahun ke depan, kata Siti, orientasi yang dituju kementeriannya adalah memperkuat ketahanan ekonomi, mendukung pusat-pusat pertumbuhan daerah, dan mengembangkan wilayah untuk mengatasi kesenjangan.
 
"Kemudian tentu saja menggenjot kualitas sumber daya manusia untuk berdaya saing. Kita juga ingin membuat lingkungan tahan akan bencana dan perubahan iklim," harapnya.
 
Program KLHK yang berkaitan erat dengan transformasi ekonomi yaitu penyediaan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA). Program ini memberikan keleluasaan masyarakat setempat untuk mengelola hutan.
 
Saat ini sudah diserahkan lahan hutan seluas sekitar 110 ribu hektare untuk di pulau Kalimantan, kecuali Kalimantan Utara. Masih ada sekitar 980 ribu hektare lahan TORA yang siap diredistribusi.
 
Rakornas Forkopimda dibuka Presiden Joko Widodo. Presiden meminta Forkopimda menjaga hubungan dan kerja sama yang harmonis dengan semua pihak untuk menjamin keamanan dan kerukunan dalam masyarakat.
 
Presiden juga meminta agar hal-hal yang berkaitan dengan investasi dan penciptaan lapangan kerja dapat didukung bersama-sama. "Iklim investasi harus betul-betul kita perbaiki, jika investasi itu muncul di daerah, harus dilayani dengan baik," kata Jokowi.
 
Rakornas dihadiri sebanyak 2.693 peserta Forkopimda yang terdiri atas gubernur, bupati, wali kota, anggota DPRD, TNI, Polri, dan Kejaksaan dari tingkat provinsi sampai kabupaten/kota. Hadir pula jajaran Kabinet Indonesia Maju.
 
(UWA)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif