Ilustrasi teroris. Foto: Medcom.id
Ilustrasi teroris. Foto: Medcom.id

Pemerintah Perlu Memerangi Simbol Radikalisme

Nasional terorisme radikalisme Tangkal Radikalisme
Cindy • 04 November 2019 17:39
Jakarta: Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens mendukung larangan penggunaan cadar dan celana cingkrang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebab konteks pelarangan berkaitan dengan kontra radikalisme.
 
"Simbol-simbol ini melekat pada nilai-nilai yang mau ditularkan. Radikalisme dalam aspek simbol penampilan bisa dalam rupa celana cingkrang," ucap Boni di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 4 November 2019.
 
Dia meminta Kementerian Agama harus melakukan kajian secara mendalam terkait pelarangan tersebut. Sebab, perlu data lengkap terkait jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang terindikasi radikal.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Data tersebut akan membantu perlahan lahan menghadapi mengurangi ancaman radikalisme," kata Boni.
 
Dia menyebut laranganMenteri Agama Fachrul Razi tak perlu dibesar-besarkan dan tidak berpotensi memecah belah bangsa. Tapi dia menegaskan, pemerintah harus mengkaji urgensi pelarangan, misalnya dengan mengkorelasikan dengan jumlah ASN pengguna cadar dan celana cingkrang.
 
Sebelumnya, Menteri Agama Fachrul Razi berencana melarang penggunaan cadar saat memasuki instansi pemerintahan. Hal itu demi alasan keamanan usai insiden penusukan mantan Menko Polhukam Wiranto.
 
"Memang nantinya bisa saja ada langkah-langkah lebih jauh, tapi kita tidak melarang niqab, tapi melarang masuk instansi-instansi pemerintah, demi alasan keamanan," kata Fachrul saat Lokakarya 'Peningkatan Peran dan Fungsi Imam Tetap Masjid' di Hotel Best Western, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2019.
 
Fachrul menekankan penggunaan cadar tak ada hubungannya dengan keimanan. "Kita ingin memberikan kejelasan itu bukan ukuran tingginya iman dan takwa seseorang," tutur dia.
 
Kementerian Dalam Negeri sudah menerapkan aturan berpakaian ASN dalam lingkungan kerjanya, yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
 

(ADN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif