Sederet Kritikan Puan Maharani Terhadap Pemerintahan Jokowi, Apa Saja?

Jakarta: Ketua DPR RI, Puan Maharani turut menyampaikan pidato kenegaraannya di sidang tahunan MPR 2024 yang berlangsung Jumat, 16 Agustus 2024 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.  Dalam pidatonya, Puan turut mengucapkan selamat kepada Prabowo dan Gibran yang berhasil memenangkan Pemilu 2024 lalu. Ia juga menyampaikan ucapan selamat kepada anggota DPR, DPD, dan DPRD RI yang berhasil terpilih di periode berikutnya. "Kita ucapkan selamat kepada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Kita juga ucapkan selamat kepada Bapak / Ibu yang terpilih menjadi anggota DPR RI, DPD RI dan DPRD periode mendatang," kata Puan.  Selain itu, Puan menyampaikan beberapa kritik terhadap pemerintahan Joko Widodo. Berikut ini beberapa kritikan Puan kepada pemerintah: 1. Mengkritik penyelenggaraan pemilu Dalam pidatonya, Puan menyinggung soal Pemilu 2024 yang belum memenuhi aspek keadilan. Ia menilai kualitas pemilu bukan dinilai dari jumlah partisipasi rakyat, tetapi kebebasan rakyat untuk memilih tanpa paksaan dan tanpa rasa takut. "Pengalaman demokrasi sudah panjang, pemilu telah dilaksanakan berkali-kali, bahkan sebelum era reformasi pemilu juga sudah dilaksanakan, dan rakyat juga memberikan pilihannya melalui pemilu. Apakah pemilu saat itu memenuhi syarat-syarat pemilu yang bebas, jujur dan adil?" ungkap Puan. "Pemilu yang berkualitas tidak dapat hanya dilihat dari partisipasi rakyat dalam memilih. Akan tetapi harus dilihat dan dinilai juga dari kebebasan rakyat untuk memilih, yaitu apakah rakyat dapat memilih dengan bebas, jujur, adil, tanpa paksaan, tanpa dikendalikan, dan tanpa rasa takut," ujarnya.      2. Mengkritik soal etika politik Selanjutnya, Puan mengkritik etika peserta pemilu yang ikut berkontestasi di Pemilu 2024 kemarin. Menurutnya, seluruh peserta yang terlibat pemilu harus mematuhi etika politik.  "Menang kalah selalu ada dalam pemilu. Kita dituntut untuk memiliki etika politik siap kalah dan siap menang. Siap bertanding, siap juga untuk bersanding. Etika politik yang sama juga menuntut pemilu dilaksanakan dengan memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menjalankan kedaulatannya," kata Puan.  3. Singgung demokrasi Indonesia berjalan ke arah yang salah Puan juga mengkritik soal arah demokrasi yang ia anggap berjalan ke arah yang salah. "Dalam berdemokrasi, rakyat tidak pernah berkuasa, rakyat hanya menentukan siapa yang akan berkuasa. Hakikat demokrasi adalah untuk memberi jalan agar kekuasaan mendapatkan legitimasinya, sehingga kekuasaan dapat digunakan untuk mengatur bangsa dan negara, bagi memberikan rakyatnya hidup sejahtera dalam harkat dan martabatnya." "Akan tetapi, demokrasi dapat juga berjalan pada arah yang salah, yaitu demokrasi yang tidak menjalankan kedaulatan rakyat," terangnya. 4. Indonesia bukan milik satu orang Puan menekankan bahwa dalam berdemokrasi negara bukan hanya dimiliki oleh satu orang atau satu golongan saja. Meski begitu, Puan tidak memerinci siapa sosok atau golongan yang ia maksud. "Suatu prinsip yang dikatakan Soekarno dalam pidato 1 Juni 1945, yaitu bahwa demokrasi kita adalah permusyawaratan yang memberi hidup, yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan. Akan tetapi kita mendirikan negara semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu. All for one, one for all," sebut Puan.      5. Mengkritik kebebasan berpendapat Puan menegaskan bahwa rakyat harus terlibat dalam kontrol sosial. Maka dari itu, negara harus memberikan ruang kepada rakyat dan semua pihak, termasuk media hingga organisasi massa. "Demokrasi juga memberikan ruang kepada rakyat ikut melakukan fungsi kontrol sosial; baik melalui media massa, media elektronik, media sosial, kerja-kerja LSM, pemikiran-pemikiran akademisi, kerja-kerja ormas, dan lain sebagainya, yang bertujuan agar kekuasaan yang berasal dari rakyat digunakan sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat." 6. Mengkritik penegakan hukum dengan istilah no viral, no justice Dalam kesempatan itu, Puan mengkritik kinerja berbagai lembaga negara lewat adanya fenomena no viral, no justice (tidak viral, tidak ada keadilan). Puan meminta lembaga hukum agar bisa bertindak lebih responsif dalam merespons rakyat kecil. "Ketika negara terlambat atau tidak responsif, rakyat mengambil inisiatifnya sendiri dengan mem-viralkan di media sosial: no viral, no justice. Menjadi tanggung jawab bagi kita bersama, lembaga kekuasaan negara, DPR RI, DPD RI, Pemerintah Pusat dan Daerah, MA, MK, TNI, POLRI, untuk dapat menjalankan kekuasaan negara secara efektif, responsif, cepat, memperhatikan rasa keadilan, rasa kepatutan, dalam menangani setiap urusan rakyat. Sehingga rakyat merasakan kehadiran negara," tegas Puan.