medcom.id, Jakarta: Polisi dimbau memberi pengamanan ekstra pada aksi yang bakal digelar Jumat, 4 November. Masyarakat dan aparat penegak hukum diminta tak mudah terprovokasi.
Direktur Kajian Hukum Indonesia Development Monitoring (IDM), Dewinta Pringgodani mengatakan, menjelang aksi unjuk rasa besar-besaran pada 4 November mendatang, semua pihak harus bisa menahan diri agar tidak terprovokasi isu anarkistis. “Harus disikapi dengan kepala dingin,” kata Dewinta, Senin (31/10/2016).
Dewinta mengapresiasi pelaksanaan Pilkada DKI 2017 yang sudah memasuki tahapan kampanye dengan mulus. “Namun, hajatan demokrasi Jakarta yang sudah maju ke depan ini jangan dirusak oleh isu SARA (Suku Agama Ras dan Antaragolongan) , yang mendompleng kegiatan Pilgub DKI,” ujarnya.
Menurutnya, IDM selaku lembaga yang fokus terhadap pembangunan masyarakat, meminta penegak hukum memberikan jaminan keamanan Ibu Kota.
Ia mengungkapkan, Pilkada 2017 dilakukan serentak di 101 daerah. Namun, sorotan media hanya terfokus di Jakarta, bahkan, Pilgub DKI menjadi sorotan seluruh warga Indonesia.
Kondisi ini makin dipanaskan dengan rencana aksi massa pada 4 November. Rencana aksi massa itu merupakan kegiatan lanjutan dari aksi massa dua minggu lalu.
Dewinta mengaku sudah menghubungi Kapolda Metro Jaya Irjen M. Iriawan terkait perintah tembak di tempat pada demonstran anarkistis. “Tidak benar ada perintah itu. Seluruh informasi yang beredar di medsos itu hoax. Informasi itu sengaja dibuat untuk menjatuhkan citra Polri. Tidak mungkin Polri yang bertugas menciptakan keamanan akan memicu kerusuhan dengan melakukan tembak di tempat,” kata Dewinta.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/Rb1lE12N" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
medcom.id, Jakarta: Polisi dimbau memberi pengamanan ekstra pada aksi yang bakal digelar Jumat, 4 November. Masyarakat dan aparat penegak hukum diminta tak mudah terprovokasi.
Direktur Kajian Hukum Indonesia Development Monitoring (IDM), Dewinta Pringgodani mengatakan, menjelang aksi unjuk rasa besar-besaran pada 4 November mendatang, semua pihak harus bisa menahan diri agar tidak terprovokasi isu anarkistis. “Harus disikapi dengan kepala dingin,” kata Dewinta, Senin (31/10/2016).
Dewinta mengapresiasi pelaksanaan Pilkada DKI 2017 yang sudah memasuki tahapan kampanye dengan mulus. “Namun, hajatan demokrasi Jakarta yang sudah maju ke depan ini jangan dirusak oleh isu SARA (Suku Agama Ras dan Antaragolongan) , yang mendompleng kegiatan Pilgub DKI,” ujarnya.
Menurutnya, IDM selaku lembaga yang fokus terhadap pembangunan masyarakat, meminta penegak hukum memberikan jaminan keamanan Ibu Kota.
Ia mengungkapkan, Pilkada 2017 dilakukan serentak di 101 daerah. Namun, sorotan media hanya terfokus di Jakarta, bahkan, Pilgub DKI menjadi sorotan seluruh warga Indonesia.
Kondisi ini makin dipanaskan dengan rencana aksi massa pada 4 November. Rencana aksi massa itu merupakan kegiatan lanjutan dari aksi massa dua minggu lalu.
Dewinta mengaku sudah menghubungi Kapolda Metro Jaya Irjen M. Iriawan terkait perintah tembak di tempat pada demonstran anarkistis. “Tidak benar ada perintah itu. Seluruh informasi yang beredar di medsos itu hoax. Informasi itu sengaja dibuat untuk menjatuhkan citra Polri. Tidak mungkin Polri yang bertugas menciptakan keamanan akan memicu kerusuhan dengan melakukan tembak di tempat,” kata Dewinta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
