Ekonom: Wajar Pemerintah Berutang Saat Pandemi

Jakarta: Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah menilai dana seharusnya tak jadi momok utama pemerintah dalam mengatasi pandemi covid-19. Dia pun menilai tak ada soal jika pemerintah mencari pinjaman untuk memenuhi kebutuhan. "Karena memang untuk membiayai itu mau tak mau pemerintah harus utang baru," ujar dia dalam diskusi daring Radio Smart FM, Sabtu, 12 September 2020. Semua negara, kata dia, mengambil jalan ini saat krisis finansial terjadi akibat pandemi. Ini akan berubah menjadi masalah jika koordinasi dan sinergi antara pemerintah dengan bank sentral berjalan. Sayangnya, proses ini dinilai tergolong lama dilaksanakan. "Burden sharing di bulan Juli, Agustus. Itu beberapa bulan setelah pandemi," kata dia. Baca: 2021, Skema Burden Sharing dengan BI Tak Berlanjut Skema burden sharing adalah bagi beban pembiayaan pemulihan ekonomi antara BI dan Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut skema tersebut hanya dipakai tahun ini.     Setali tiga uang, Wali Kota Bogor Bima Arya mengakui kendala pemerintah terkait dana covid-19 ialah sulitnya memfokuskan alokasi anggaran. Dia menyebut Pemkot Bogor sudah 10 kali refocusing anggaran. "Soal kapasitas, tak semua terampil membaca tren atau kebutuhan ke depan," ucap dia pada kesempatan yang sama. Ia mengakui perubahan kebutuhan akibat covid-19 tak pernah berhenti. Misalnya, kebutuhan jaringan WiFi karena pembelajaran jarak jauh (PJJ) diperpanjang. Kemudian, dana ekstra untuk penguatan protokol kesehatan karena kondisi kasus positif yang fluktuatif. "Sudah mulai recovery (perbaikan), lalu lonjakan (kebutuhan dana) terjadi lagi," ia mencontohkan.