Operator alat berat membersihkan puing-puing rumah yang hancur akibat tsunami di Carita, Pandeglang, Banten, Kamis (27/12/2018). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay.
Operator alat berat membersihkan puing-puing rumah yang hancur akibat tsunami di Carita, Pandeglang, Banten, Kamis (27/12/2018). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay.

Pemerintah Akan Bangun Rumah Khusus untuk Korban Tsunami

Nasional Tsunami di Selat Sunda
Antara • 27 Desember 2018 19:26
Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun rumah khusus bagi warga yang rumahnya rusak karena tsunami di Selat Sunda. Namun rumah khusus tersebut harus dibangun di daerah yang jauh dari pantai.

"Kalau untuk rumah, akan kami bantu bangun tapi mungkin tidak di situ, harus direlokasi. Karena itu hanya lima meter dari pantai yang hancur itu, betul-betul di bibir pantai. Jadi bahaya, apalagi yang persis menghadap Krakatau," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Gedung Utama Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis, 27 Desember 2018.

Basuki menjelaskan, saat ini pihaknya tengah menunggu pendataan jumlah rumah warga yang rusak dan juga lokasi baru yang akan menjadi tempat pembangunan rumah khusus tersebut.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?



Berdasarkan data terakhir Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sebanyak 924 unit rumah rusak akibat tsunami yang menerjang Lampung dan Banten. "Itu dananya dari APBN full. Untuk perhitungannya, Pak Bupati lagi mendata jumlah rumahnya. Kami akan bangun rusus tipe 36. Kami sedang menunggu lokasi daerah yang aman untuk bangun," jelas Basuki.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman maupun dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Penyediaan Rumah Khusus, disebutkan kriteria masyarakat yang berhak untuk mendapatkan rumah khusus.

Beberapa di antaranya adalah untuk: masyarakat nelayan merupakan masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan pesisir pantai dan bermata pencaharian sebagai nelayan, masyarakat yang bertempat tinggal di lokasi terpencar di pulau terluar, daerah terpencil, dan daerah tertinggal, dan masyarakat korban bencana.

Basuki menambahkan, menurut aturan tata ruang, sudah diatur terkait sepadan pantai atau jarak aman untuk mendirikan bangunan dari bibir pantai. Bangunan-bangunan yang terkena terjangan tsunami Selat Sunda, memang terindikasi melanggar aturan tata ruang tersebut.

"Jadi tidak bisa harus 200 meter semuanya dari bibir pantai, ada kriteria berdasarkan intensitas bahayanya. Tapi kalau yang berhadapan langsung dengan Krakatau, mustinya agak jauh," pungkas Basuki.


(DEN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi