medcom.id, Jakarta: Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengantisipasi mobilisasi massa yang menuju ke sekitar gedung Mahkamah Konstitusi dan potensi kerusuhan pada hari putusan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).
Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayjen TNI Fuad M Basya, saat jumpa pers di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (20/8/2014), mengatakan, untuk mengantisipasi dan mencegah kerusuhan, Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko telah melakukan konferensi jarak jauh bersama para panglima kodam untuk melaksanakan pemantauan.
Panglima TNI, kata dia, juga sudah menghubungi seluruh jajaran TNI, baik Angkatan Darat, Laut, dan Udara seluruh Indonesia khususnya yang ada di Pulau Jawa dan lebih khususnya yang ada di Jakarta. "Penekanan khususnya untuk pengamanan dalam rangka pengumuman hasil sidang MK," katanya.
Pergerakan massa, kata dia, diperkirakan mencapai 2.000-3.000 orang. Tapi sudah diupayakan oleh intelijen teritorial supaya tidak sampai terjadi penumpukan massa di Jakarta. Panglima TNI Jenderal Moeldoko telah mengingatkan jajarannya terkait dengan adanya informasi pergerakan massa tersebut.
"Beliau mengingatkan kembali, harus ada perhatian khusus karena adanya informasi pergerakan-pergerakan massa dari berbagai daerah, seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah untuk menuju ke Jakarta," kata Fuad.
Untuk pengamanan di Gedung MK, jumlah personel yang diturunkan tidak jauh berbeda dengan saat pelaksanaan pemilihan legislatif dan pilpres, yakni sekitar 30 ribu personel di seluruh Indonesia.
Namun untuk kali ini, kekuatan TNI lebih ditekankan pada area-area tertentu, seperti Gedung MK dan Gedung KPU. "Hal yang sama juga dilakukan oleh pangdam-pangdam di berbagai daerah. Panglima TNI juga menyiapkan satuan-satuan khusus termasuk Paskhas, Kopassus, dan Kostrad yang siap diperbantukan seandainya estalasi meningkat. Besok pagi, kami akan melakukan apel luar biasa di Kemayoran," kata Kapuspen.
TNI berharap, situasi pengumuman terkait hasil sidang pilpres di MK bisa berlangsung kondusif di seluruh Tanah Air. TNI menyatakan telah mengantisipasi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kerusuhan. "Semua titik sudah kita jaga," ujar Fuad. (Antara)
medcom.id, Jakarta: Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengantisipasi mobilisasi massa yang menuju ke sekitar gedung Mahkamah Konstitusi dan potensi kerusuhan pada hari putusan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).
Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayjen TNI Fuad M Basya, saat jumpa pers di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (20/8/2014), mengatakan, untuk mengantisipasi dan mencegah kerusuhan, Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko telah melakukan konferensi jarak jauh bersama para panglima kodam untuk melaksanakan pemantauan.
Panglima TNI, kata dia, juga sudah menghubungi seluruh jajaran TNI, baik Angkatan Darat, Laut, dan Udara seluruh Indonesia khususnya yang ada di Pulau Jawa dan lebih khususnya yang ada di Jakarta. "Penekanan khususnya untuk pengamanan dalam rangka pengumuman hasil sidang MK," katanya.
Pergerakan massa, kata dia, diperkirakan mencapai 2.000-3.000 orang. Tapi sudah diupayakan oleh intelijen teritorial supaya tidak sampai terjadi penumpukan massa di Jakarta. Panglima TNI Jenderal Moeldoko telah mengingatkan jajarannya terkait dengan adanya informasi pergerakan massa tersebut.
"Beliau mengingatkan kembali, harus ada perhatian khusus karena adanya informasi pergerakan-pergerakan massa dari berbagai daerah, seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah untuk menuju ke Jakarta," kata Fuad.
Untuk pengamanan di Gedung MK, jumlah personel yang diturunkan tidak jauh berbeda dengan saat pelaksanaan pemilihan legislatif dan pilpres, yakni sekitar 30 ribu personel di seluruh Indonesia.
Namun untuk kali ini, kekuatan TNI lebih ditekankan pada area-area tertentu, seperti Gedung MK dan Gedung KPU. "Hal yang sama juga dilakukan oleh pangdam-pangdam di berbagai daerah. Panglima TNI juga menyiapkan satuan-satuan khusus termasuk Paskhas, Kopassus, dan Kostrad yang siap diperbantukan seandainya estalasi meningkat. Besok pagi, kami akan melakukan apel luar biasa di Kemayoran," kata Kapuspen.
TNI berharap, situasi pengumuman terkait hasil sidang pilpres di MK bisa berlangsung kondusif di seluruh Tanah Air. TNI menyatakan telah mengantisipasi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kerusuhan. "Semua titik sudah kita jaga," ujar Fuad. (Antara)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(PRI)
